Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) solar turut berdampak pada nelayan-nelayan skala kecil di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.
Misalnya, Junardi, 44, salah satu nelayan di Kampung Apung Kamal Muara harus mencari akal sejak pemerintah mengumumkan harga solar bersubsidi naik menjadi Rp 6.800 per liter.
Lonjakan harga solar ini memengaruhi pendapatan Junardi dan rekan-rekannya sesama nelayan yang tidak menentu.
Selain melaut, Junardi juga menyewakan kapalnya kepada pemancing atau wisatawan yang hendak ke Kepulauan Seribu.
"Karena penghasilan di laut enggak menentu, terkadang ada, kadang juga enggak. Keadaan seperti itu saja sudah menjadi suatu beban. Nah, ini ditambah lagi naiknya BBM. Kami pasti kebingungan harus mengurangi biaya apalagi untuk menekan biaya apalagi supaya bisa melaut ," keluh Junardi di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (7/9).
Selain harga solar melambung, lanjut Junardi, dia dan kawan-kawan juga kesulitan mendapatkan solar.
Baca juga: Resmi! Harga Pertalite, Solar dan Pertamax Naik
Dia menambahkan, nelayan tidak bisa membeli solar dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan hanya bisa membeli dari pengecer dengan harga lebih mahal.
"Kami hanya bisa beli di pengecer, kan di SPBU kami ini dilarang, enggak boleh pakai jeriken. Apalagi sekarang makin ketat pembeliannya, mobil saja dijatah setiap mengisi," keluh Junardi.
Saat harga solar di SPBU masih Rp5.150 per liter, nelayan bisa membeli solar di pengecer dengan kisaran Rp7.000 hingga Rp7.500.
Dia menambahkan, setiap hari bisa menghabiskan 50 liter solar untuk melaut hingga kembali ke Muara Kamal. Artinya, dalam sehari kami (para nelayan) harus mengeluarkan dana sedikitnya Rp350.000 hanya untuk membeli solar.
Kini, lanjut Junardi, mereka tidak bisa membayangkan berapa harga yang harus ditebus para nelayan untuk membeli solar di pengecer. Bahkan dia sendiri belum bisa melaut karena tidak bisa mendapatkan bahan bakar.
"Ini saja ada pelanggan mau mancing (sewa kapal), saya bingung solarnya. Sehari buat bolak-balik itu solarnya 50 liter. Sekarang harga solar naik di SPBU hampir Rp7.000 mau berapa harga di eceran?" keluh Junardi.
Atas kondisi yang dialami para nelayan tradisional itu berharap pemerintah lebih memperhatikan keadaan nelayan dan mencarikan solusi atas masalah ini.
"Harapannya, kalau solar bisa diturunin ya tolong diturunin. Kalau bisa, buat nelayan tolong diperhatikan lagi. Nelayan sama petani kan penting. Kami bukan orang mampu semua, pekerja pencari ikan kan kelas menengah ke bawah semua rata-rata ekonominya kurang mampu," jelasnya. (Ssr/OL-09)
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan penggunaan campuran biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar 50% atau B50.
DISPARITAS harga antara minyak kelapa sawit dengan solar yang menjadi bahan baku biodiesel mendorong terjadinya kenaikan dana produksi BPDPKS harus mengubah alokasi dana pembiayaan
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Sementara kapal-kapal milik Pertamina sebagian besar telah berusia tua dan dinilai tidak efisien karena berisiko tinggi mengalami kerusakan dan kecelakaan.
Komaidi menambahkan dengan proses lebih sederhana, maka segala urusan berkaitan pengadaan atau distribusi BBM dan elpiji bisa dipenuhi lebih cepat.
Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan memberikan dampak ganda, baik dari sisi pengurangan impor bahan bakar maupun penurunan emisi gas rumah kaca.
Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved