Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Telematika, Roy Suryo, menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu (20/8) terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Seusai pemeriksaan, Roy menyampaikan pesan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar memberi perhatian serius terhadap perkara ini.
Menurut Roy, kasus tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap warga sipil.
“Pesan saya kepada Pak Prabowo, kalau ini sampai terjadi sesuatu, maka di rezim pemerintahan Pak Prabowo lah terjadi kriminalisasi dan intimidasi terhadap anak bangsa yang dilakukan oleh aparat kepolisian,” kata Roy kepada wartawan, Rabu (20/8).
Ia menegaskan, aparat kepolisian tidak seharusnya melakukan kriminalisasi maupun intimidasi terhadap masyarakat dalam kasus apa pun. Meski demikian, Roy tetap optimistis dapat lolos dari jeratan hukum, sembari menegaskan dirinya akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.
Hingga kini, Polda Metro Jaya menangani enam laporan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dari jumlah itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi sendiri. Laporan tersebut terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik yang mengacu pada Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, serta Pasal 305 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE.
Berdasarkan hasil gelar perkara, laporan yang diajukan Jokowi telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan karena ditemukan adanya unsur pidana. Dari lima laporan lainnya, tiga juga ikut berlanjut ke tahap penyidikan, sementara dua laporan sisanya dicabut oleh pelapor.
Sejumlah nama yang kini berstatus terlapor dalam perkara ini antara lain Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Abraham Samad, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Husein. (MetroTV/P-4)
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Eks Wakapolri Oegroseno bersaksi di sidang ijazah Jokowi di PN Surakarta. Ia soroti perbedaan kacamata, bentuk telinga, hingga hidung pada foto ijazah UGM.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved