Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan olahraga padel masuk dalam regulasi penarikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan, yang dikenakan pajak 10%.
"Jadi intinya sebenarnya gini, pertama saya secara jujur mengatakan bahwa itu memang diatur di pajak hiburan. Orang main tenis, main squash, main apa saja, termasuk biliar, termasuk apapun, itu memang kena," kata dia di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/7)
Pramono menjelaskan, olahraga atau permainan yang menggunakan tempat, ruang, atau perlengkapan yang disewakan termasuk dalam objek PBJT, termasuk padel.
Seluruh daerah menerapkan hal serupa lantaran regulasi mengenai itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Jadi pajak hiburannya ada di mana saja pasti ada, bukan hanya di Jakarta, di seluruh daerah pasti ada. Karena undang-undang mengatur itu," ujar dia.
Ia menilai hal itu untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap olahraga permainan lainnya. Apalagi, kata Politikus PDIP itu, pemain olahraga padel dinilai mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas.
"Apalagi yang main padel kan rata-rata orang yang mampu, rata-rata kan mampu. Untuk sewa lapangan aja berapa, mampu, kan gitu," kata dia.
Terpisah, Ketua Komunitas PadelPop Jakarta, Jehan mengatakan sejauh ini belum ada dampak signifikan dari pengenaan pajak. Namun, pihaknya sudah bersiap menyesuaikan biaya operasional jika harga lapangan dinaikkan.
"Biasanya kita patungan Rp170 ribu per orang. Kalau lapangan naik karena pajak, ya kami ikut naikkan, misalnya jadi Rp180 ribu. Tapi sejauh ini belum ada kenaikan dari pihak pemilik lapangan,” ujarnya saat dihubungi.
Jehan menceritakan, komunitas yang ia kelola kini beranggotakan lebih dari 1.100 orang. Dalam sehari, setidaknya satu sesi permainan melibatkan delapan pemain.
Ia juga menejelaskan popularitas padel meningkat drastis dalam beberapa bulan terakhir, didorong tren di kalangan artis dan influencer.
“Sebenernya olahraganya udah lama, cuma baru hype belakangan ini. Mungkin karena artis-artis juga main, terus gampang dimainkan, orang-orang jadi tertarik,” tambahnya.
KALANGAN MENENGAH ATAS
Uniknya, jam-jam bermain padel yang disukai justru berada di luar jam kerja. Sebagian besar pemain disebut berasal dari kalangan menengah ke atas dengan waktu fleksibel.
“Pemain padel kebanyakan yang punya passive income. Jadi mereka gak mikirin biaya ini hiburan buat mereka,” ucap Jehan.
Karena itu, Jehan menilai penerapan pajak 10% tak akan berdampak besar terhadap minat bermain padel di komunitasnya.
Terlebih, sistem pemesanan lapangan yang kini harus dilakukan jauh-jauh hari menunjukkan betapa tingginya animo masyarakat.
“Booking-nya udah kayak ‘ngewar’. Kita main Juni, booking dari Mei. Di Kemang itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam full terus. Enggak pernah kosong,” tandasnya. (Far/P-2)
Mulai hype di Indonesia tahun 2024, olahraga padel berkembang menjadi fenomena global sebagai permainan sosial sport yang mudah dimainkan siapa saja.
Beyond Open 2025 merupakan panggung bagi pertumbuhan atlet dan komunitas padel di Indonesia.
Kehadiran pemanas ini menjadi simbol perluasan peran Ariston yang menghadirkan pengalaman hot water comfort setelah berolahraga.
Fenomena olahraga padel di Indonesia telah melampaui tren sesaat.
Pemerintah meminta setiap cabang olahraga menyiapkan peta jalan menuju prestasi multievent internasional, termasuk Asian Games.
Perkembangan padel di Asia berlangsung sangat cepat dan mulai melahirkan generasi baru atlet serta penggemar.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved