Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan olahraga padel masuk dalam regulasi penarikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan, yang dikenakan pajak 10%.
"Jadi intinya sebenarnya gini, pertama saya secara jujur mengatakan bahwa itu memang diatur di pajak hiburan. Orang main tenis, main squash, main apa saja, termasuk biliar, termasuk apapun, itu memang kena," kata dia di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/7)
Pramono menjelaskan, olahraga atau permainan yang menggunakan tempat, ruang, atau perlengkapan yang disewakan termasuk dalam objek PBJT, termasuk padel.
Seluruh daerah menerapkan hal serupa lantaran regulasi mengenai itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Jadi pajak hiburannya ada di mana saja pasti ada, bukan hanya di Jakarta, di seluruh daerah pasti ada. Karena undang-undang mengatur itu," ujar dia.
Ia menilai hal itu untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap olahraga permainan lainnya. Apalagi, kata Politikus PDIP itu, pemain olahraga padel dinilai mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas.
"Apalagi yang main padel kan rata-rata orang yang mampu, rata-rata kan mampu. Untuk sewa lapangan aja berapa, mampu, kan gitu," kata dia.
Terpisah, Ketua Komunitas PadelPop Jakarta, Jehan mengatakan sejauh ini belum ada dampak signifikan dari pengenaan pajak. Namun, pihaknya sudah bersiap menyesuaikan biaya operasional jika harga lapangan dinaikkan.
"Biasanya kita patungan Rp170 ribu per orang. Kalau lapangan naik karena pajak, ya kami ikut naikkan, misalnya jadi Rp180 ribu. Tapi sejauh ini belum ada kenaikan dari pihak pemilik lapangan,” ujarnya saat dihubungi.
Jehan menceritakan, komunitas yang ia kelola kini beranggotakan lebih dari 1.100 orang. Dalam sehari, setidaknya satu sesi permainan melibatkan delapan pemain.
Ia juga menejelaskan popularitas padel meningkat drastis dalam beberapa bulan terakhir, didorong tren di kalangan artis dan influencer.
“Sebenernya olahraganya udah lama, cuma baru hype belakangan ini. Mungkin karena artis-artis juga main, terus gampang dimainkan, orang-orang jadi tertarik,” tambahnya.
KALANGAN MENENGAH ATAS
Uniknya, jam-jam bermain padel yang disukai justru berada di luar jam kerja. Sebagian besar pemain disebut berasal dari kalangan menengah ke atas dengan waktu fleksibel.
“Pemain padel kebanyakan yang punya passive income. Jadi mereka gak mikirin biaya ini hiburan buat mereka,” ucap Jehan.
Karena itu, Jehan menilai penerapan pajak 10% tak akan berdampak besar terhadap minat bermain padel di komunitasnya.
Terlebih, sistem pemesanan lapangan yang kini harus dilakukan jauh-jauh hari menunjukkan betapa tingginya animo masyarakat.
“Booking-nya udah kayak ‘ngewar’. Kita main Juni, booking dari Mei. Di Kemang itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam full terus. Enggak pernah kosong,” tandasnya. (Far/P-2)
Padel Berkebaya, Merayakan Kebaya dalam Gaya Hidup Aktif
Kompetisi ini digelar dalam rangka peringatan 2nd Anniversary Rassure Murni Teguh.
Hingga pertengahan 2025 terdapat sekitar 133 lapangan padel permanen di berbagai wilayah Indonesia.
Mulai hype di Indonesia tahun 2024, olahraga padel berkembang menjadi fenomena global sebagai permainan sosial sport yang mudah dimainkan siapa saja.
Beyond Open 2025 merupakan panggung bagi pertumbuhan atlet dan komunitas padel di Indonesia.
Kehadiran pemanas ini menjadi simbol perluasan peran Ariston yang menghadirkan pengalaman hot water comfort setelah berolahraga.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved