Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta Sarjoko mengatakan untuk pembiayaan sekolah swasta gratis, pihaknya akan menggratiskan biaya sekolah seluruh rombongan belajar (rombel) yang terdapat di 40 sekolah yang akan menjalani uji coba program biaya sekolah gratis.
Ia mencotohkan, satu rombel terdiri dari 32 murid. Jika terdapat dua rombongan belajar di jenjang kelas satu tersebut, total 64 muridnya akan dibebaskan dari biaya sekolah.
"Iya, semuanya (rombongan belajar di semua jenjang sekolah digratiskan biaya pendidikan). Misalnya, ada dua rombel satu angkatan, iya , tapi nanti akan disesuaikan dengan kapasitas," urai Sarjoko di Balai Kota Jakarta, diktui Kamis (8/5).
Selain itu, biaya sekolah gratis itu tidak hanya menyasar kepada murid dari keluarga tidak mampu, melainkan semua murid di satuan pendidikan yang bakal uji coba sekolah gratis.
Namun, sampai saat ini, pihaknya belum mengungkapkan total nilai anggaran yang disiapkan untuk uji coba sekolah gratis tersebut. Ia memastikan, Disdik telah mengalokasikan anggaran untuk uji coba di 40 sekolah.
"Secara nilai, saya lupa. Intinya kita mem-plot-nya (anggaran) untuk 40 sekolah," ucapnya.
Sementara itu, Sarjoko turut memastikan anggaran sekolah gratis itu berasal dari pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta 2025.
Anggaran itu disebut bukan berasal dari dana hibah, anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP), maupun anggaran biaya tidak terduga (BTT).
Di satu sisi, Sarjoko memastikan sementara ini tidak ada sekolah yang menolak untuk menerapkan biaya sekolah gratis. Disdik Jakarta juga sedang menyusun peraturan gubernur (Pergub) terkait program biaya sekolah gratis.
"Pergubnya sedang berproses. Ya, intinya itu (isi Pergub) menyangkut dengan pengaturan syarat-syarat dan lain sebagainya," kata dia. (Far/P-3
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Disdik Jabar mengizinkan SMA dan SMK yang jumlah rombel bertambah menjadi 50 siswa untuk belajar di luar ruangan kelas.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku menerapkan kebijakan jumlah rombongan belajar (rombel) per kelas 50 orang semata-mata untuk memprioritaskan akses pendidikan anak.
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved