Belum Ditahan, Kades Kohod Dicegah ke Luar Negeri

POLISI melakukan pencegahan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dan tiga tersangka lainnya pada kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) pagar laut Tangerang, Banten. Pencegahan dilakukan agar tidak melarikan diri ke luar negeri.

"Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan Imigrasi untuk segera melaksanakan pencegahan kepada para tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/2).

Selain Kades Kohod, polisi menetapkan Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.  "Kan baru saja penetapan tersangka, tentu saja tadi kita sudah sampaikan segera melengkapi mindik (administrasi penyidikan)," ujar Djuhandani.

Baca juga : Ini Peran dan Motif Kades Kohod pada Kasus Pemalsuan Sertfikat HGB Pagar Laut Tangerang

Djuhandani menyebut setelah melengkapi administrasi penyidikan, penyidik akan memanggil para tersangka. Penahanan kemungkinan dilakukan seusai keempatnya diperiksa sebagai tersangka.

"Kemudian setelah melengkapi mindik kita akan memanggil kepada tersangka, itu kan by process ya (penahanan)," pungkas Djuhandani.

Kades dan Sekdes Kohod bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernytaan kesaksian. Kemudian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa kohod dan dokumen lain.

"Yang dibuat oleh Kades, Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024," kata Djuhandani.

Para tersangka diduga melanggar tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau penempatan keterangan palsu ke dalam akta autentik juncto turut serta melakukan, membantu melakukan. Sebagaimana Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, juncto Pasal 55-56 KUHP. (P-4)