Pagar Laut Memanjang hingga ke Teluk Jakarta, Ini Kata Pemprov DKI

PAGAR laut berbahan bambu yang dibangun di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, rupaya memanjang hingga ke depan pulau reklamasi di wilayah Teluk Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun merespons dengan mengambil sejumlah langkah mengatasi pagar laut yang berada di depan Pulau C atau yang dinamakan Pulau Kita, Jakarta Utara.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan pihaknya bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan pengukuran pagar tersebut pada Rabu (15/1).

Baca juga : Airlangga Tegaskan Pagar Laut di Tangerang bukan Proyek Giant Sea Wall

"Kami bersama tim Kementerian KP juga Satpol PP, dan dari Kabupaten Pulau Seribu mengukur (pagar laut) memakai drone. Jadi, memang saat sekarang ini sudah tidak ada perpanjangan atau penambahan volume dari pagar tersebut," kata Suharini yang akrab disapa Eli di Jakarta, Jumat (17/1) sebagaimana dilansir dari Antara.

Lebih lanjut Eli menjelaskan, hasil pengukuran tersebut menunjukkan pagar laut yang berada di wilayah perairan DKI Jakarta memiliki panjang kurang lebih 500 meter. Eli pun memastikan tidak ada perpanjangan pagar laut lagi.

Sebagai langkah tegas, Pemprov DKI Jakarta menelaah perizinan pembangunan pagar laut tersebut.

Baca juga : Permintaan Prabowo soal Pagar Laut Jadi Pelecut Penyelidikan

"Tentu saat sekarang ini kita tahu bahwa perizinan masih ada di Kementerian Kelautan Perikanan tentang KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)," kata Eli.

Eli pun menyebutkan, saat ini pihaknya sifatnya masih dalam proses konfirmasi siapa pemilik pagar laut tersebut.

Sebelumnya, viral di media sosial keberadaan pagar laut berbahan bambu di Kabupaten Tangerang, Banten, yang diprotes banyak nelayan yang diketahui sudah dibangun sejak tahun lalu. Protes dilayangkan karena pagar laut yang memiliki panjang total 30 kilometer itu menghalangi upaya mereka dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari mereka untuk melaut.  

Hingga saat ini, pagar laut ini masih menyisakan polemik karena pemerintah belum mampu menemukan pihak yang diduga melanggar hukum karena membangun pagar pembatasan perairan laut tanpa izin tersebut hingga merugikan para nelayan. (J-3)