Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot pimpinan buntut kasus dugaan pemerasan Warga Negara Asing (WNA) dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP).
“Jangan hanya anak buah saja yang dicopot dari jabatanya, pimpinan mereka harus bertanggungjawab atas kasus tersebut. Anak buah itu hanya menjalankan tugas dari pimpinan,” ucap Bambang saat dihubungi Medcom.id, Kamis (27/12).
Secara tegas, Bambang mengatakan jika memang mau mendukung program Asta Cita presiden Prabowo dan program prioritas Kapolri yang Presisi, seharusnya pimpinan juga harus dicopot. Kemudian jika terbukti oknum polisi melakukan pemerasan harus di proses secara hukum yang berlaku dan di berikan sanksi PTDH.
"Sayang sekali kalau hanya anak buahnya yang menjadi tumbal buntut kasus perasaan tersebut. Sedangkan pimpinannya masih menikmati empuknya kursi jabatan yang dipimpinya saat ini, harus ada hukum efek jera dan harus di proses secara hukum jika terbukti melakukan pemerasan, bila perlu di berikan sanksi PTDH." tegas Bambang.
Menurut Bamabang, kasus pemerasan WNA Malaysia yang tengah diperbincangkan publik akhir-akhir ini mencoreng Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terhadap penegakan hukum. Kemudian terlebih mencoreng institusi seragam coklat yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Ini bukan hanya oknum atau personal, namun kasus ini sangat mencoreng Nama Negara Indonsia dan institusi Polri," terangnya.
Bambang menilai, jika hanya anak buah yang dicopot dari jabatan buntut dari kasus pemerasaan tersebut itu tidak akan memberikan efek jera. Kasus ini sudah menjadi sorotan kancah dunia internasional terkait penegakan hukum di Indonesia dalam hal ini adalah institusi Polri.
"Ini sudah disorot oleh dunia internasional, apa lagi yang korban pemerasan ini adalah WNA,” cetusnya.
Perlu diketahui, buntut dari kasus pemerasan ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto menindak tegas sejumlah anggotanya yang diduga melakukan pemerasan terhadap WN Malaysia di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut.
Sebanyak 34 orang oknum anggota yang dikenai sanksi itu, mulai dari pangkat Brigadir Satu (Briptu), hingga Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang berdinas di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran.
Mutasi jabatan itu dituangkan dalam surat telegram mutasi jabatan tingkat Pamen, Pama hingga Bintara, nomor ST/429/XII/KEP.2024 per tanggal 25 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Karo SDM Kombes Muh. Dwita Kumu Wardana atas nama Kapolda Metro Jaya. (Chr/I-2)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved