Jakarta Baru Penuhi 3 Syarat untuk Jadi Kota Global

MENJADI kota global setidaknya ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi Jakarta. Ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di Jakarta terus berjalan setelah tak lagi menjadi ibu kota negara.

Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) PII Soelaeman Soemawinata menyampaikan, Jakarta harus mampu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia.

“Secara teori ada 8 syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menuju kota global. Saat ini yang sudah terpenuhi baru 3 syarat yaitu populasi yang besar, adanya perusahaan multinasional dan dominasi ekonomi nasional,” ungkapnya, belum lama ini.

Baca juga : Dispora DKI: Kesehatan Jadi Tantangan Kota Global

Soelaeman menjelaskan, untuk menjadi kota global, syarat yang belum dipenuhi Jakarta sebagai kota global yaitu terkait belum seragamnya pembangunan di Jakarta (Hi Degree of Urban Development).

Kemudian unsur significant and globalized financial sector tidak ada.

Selanjutnya unsur well developed transportation infrastructure yang kurang maksimal dan tidak simple, serta globally influential output of ideas; innovations, or cultural products.
 
“Jakarta akan tetap strategis terlebih karena berperan sebagai kota global. Sebagai kota terbesar di Indonesia, kata Soelaeman, peran Jakarta akan tetap eksis karena terdapat banyak institusi keuangan dan kantor pusat perusahaan multinasional,” tegasnya kepada peserta Sekolah Semanggi Perencanaan Kota dan Wilayah Batch II.

Baca juga : Sarana Jaya Berperan Aktif dalam Mendorong Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global

Optimalisasi Pengolahan Aset

Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta Adhamaski Pangeran menyampaikan, setelah tak lagi menjadi ibu kota, tentunya pemerintah harus punya inovasi dalam mengoptimalkan dalam memanfaatkan aset-aset milik Pemerintah. Apalagi aset terkait tanah dan bangunan di Jakarta.

Adhamaski menegaskan bahwa data World Bank dan Bappenas menyebutkan ada potensi besar dimana jumlahnya mencapai Rp210 triliun berupa asset tanah dan bangunan milik pemerintah pusat dan daerah yang disebut barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD).
 
“Ini  merupakan big opportunity, big money yang belum ditangkap oleh banyak orang. Kita harus berani membuka ide-ide baru untuk mengoptimalkan peluang yang ada dan tentunya bersinergi dengan pihak terkait, baik pusat dan daerah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta,” tegas Adhamaski.

Tri Indrawan Wakil Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta menyatakan bahwa pengelolaan asset daerah berupa tanah dan lainnya itu sudah dibuka peluangnya.

Apalagi, jika asetnya memiliki nilai komersial dan manfaat ekonomi yang besar.
 
“Kita harus manfaatkan, bahkan harus bisa kita tingkatkan penggunaannya. Karena kita konsepnya benefit, dan teman-teman swasta melihatnya profit. Dan jika proposal penawaranya memberikan benefit tinggi maka bisa juga harganya bisa dibawah harga pasar. Tapi kita tetapkan pengelolaannya memberikan benefit seluas-luasnya bagi masyarakat, dampak ekonominya,” imbuh.
 
Sementara itu Presiden EAROPH Indonesia Andira Reoputra menyebutkan, adanya Sekolah Semanggi Batch II diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru yang bertujuan untuk mengembangkan dengan Jakarta sebagai kota global.

“Adanya Sekolah Semanggi Batch II ini semoga mendatangkan pengetahuan baru bagi teman-teman untuk mengakses akses yang diinginkan, sebab sebagai developer atau swasta juga ada keterbatasan memperoleh lahan,” tandas dia. (Z-9)