Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TERKAIT pembebasan lahan yang masih menjadi kendala di kawasan pembangunan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) dimana warga merasa diintimidasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono mengatakan, arahan Presiden tentang pembebasan untuk 2.086 hektare lahan, akan bisa ditangani dengan baik.
"Itu sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus," kata Basuki, pada konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (3/6).
PDSK Plus akan mengedepankan ganti rugi masyarakat beserta tanam tumbuh di atasnya, dan kemudian memperoleh relokasi.
Baca juga : Menteri PUPR akan Pindah ke IKN pada Juli
"Itu harus kita laksanakan segera. Arahan Presiden, semua diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunannya, tetapi kalau tidak, kita yang akan mengalah," kata Basuki.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
Tetapi bila masih belum bisa (PDSKnya), maka pemerintah yang akan mengalihkan pembangunan.
Baca juga : Legislator: Banyak Target, Siapapun Jadi Kepala Otorita IKN Pasti Gemetar
Basuki menekankan, bahwa kepentingan warga harus diutamakan. Warga terdampak tidak hanya diajak berbicara tetapi juga penyelesaian kebutuhannya, dari rumah, tanah, sekolah, jalan, dan sebagainya.
"Kepentingan warga diutamakan," kata Basuki.
Sebelumnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatahan lahan seluas 2.086 hektar di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Saat ini proses pembebasan lahannya sudah masuk ke dalam tahapan ganti rugi. (Try)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
KANTOR Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut selesai pada Februari 2025. Seluruh pegawai yang tersebar akan pindah mulai Maret 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menuturkan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap 9 proyek ibu kota baru menelan investasi sebesar Rp6,49 triliun
Kunjungan kerja sekaligus mengisi waktu liburnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara
Peninggalan lain sekaligus saksi bisu banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia dari Basuki Hadimuljono ialah topi Kementerian PU-Pera.
Peresmian ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyerahan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui pendanaan APBN.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved