Tak Lagi Jadi Ibukota, Jakarta Tetap Lanjutkan Pembangunan Tanggul Laut

BADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memastikan Pemprov DKI tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), meski tak lagi menjadi Ibukota Negara.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tri Indrawan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Urgensi Pengendalian Banjir Pesisir dan Keberlanjutan NCICD Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara' di Ruang Pola, lantai 2 Blok G, Balai Kota yang berlangsung Senin (18/12).

Tri mengatakan banjir rob di DKI disebabkan daratan Jakarta yang lebih rendah dibandingkan permukaan laut. Selain itu, banjir rob juga bisa kian parah karena sejumlah faktor lain seperti dampak perubahan iklim makin yang menyebabkan sejumlah fenomenaseperti kemarau panjang, curah hujan ekstrem dan penurunan muka tanah

Baca juga: Tanggul Pantai di Kelurahan Kalibaru Dikonsepkan Jadi Ruang Ketiga

"Fenomena banjir dan rob di Jakarta akibat faktor perubahan iklim, cuaca, tipografi alam serta penurunan muka tanah," ujarnya, Senin (18/12) dalam keterangan resmi.

Ia mengungkapkan berdasarkan angka pengukuran dari hasil kerja sama ITB dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta di 272 titik menunjukkan, penurunan tanah berkisar antara 0 sampai 10,9 sentimeter. Posisi ini diperkirakan berada di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara dengan rata rata 3,9 sentimeter per tahun.

Baca juga: Tanggul Muara Baru Bocor, Heru Minta Warga Labuhkan Kapal di Tempatnya

Berdasarkan hasil kajian bersama pada 2020 direkomendasikan, pembangunan tanggul pantai diintegrasikan dengan sistem polder, pemantauan land subsidence dan tanggul laut terintegrasi pembangunan jalan tol, pengelolaan air baku dan limbah berikut penataan pemukiman dan kawasan pesisir di berbagai sektor. "Jakarta pada 2024 melepas status Ibu Kota Negara dan bertransformasi menjadi Kota Global," ungkapnya.

Ia menuturkan, selama ini Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR bersinergi untuk merampungkan pembangunan tanggung pesisir sepanjang 38,9 kilometer. "Sisa panjang tanggul yang belum dibangun sepanjang 12,8 kilometer dengan cakupan kluster Muara Angke, Pantai Mutiara, dan Kali Blencong. Kita targetkan rampung sebelum 2030," tuturnya.

Menurutnya, proyek NCICD bukan sekadar pembangunan tanggul semata. Namun, upaya besar transformasi kawasan pesisir utara menjadi wajah masa depan Jakarta. "Diharapkan upaya ini mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang saat ini dihadapi," paparnya.

Tri menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung keberlanjutan pembangunan NCICD. "Semoga keseriusan kita bersama sebagai langkah awal pengembangan pesisir utara Jakarta sebagai engine of grow," tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyatakan Pemprov DKI sudah membuat program pembangunan tanggul laut hingga 2026. Rencana pembangunan ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan 2023-2026. "Iya kita ada programnya sampai 2026," tutur Ika.

Total anggaran untuk tiga tahun masa pembangunan tersebut Rp595 miliar. Untuk tahun ini, anggaran yang dikucurkan adalah Rp155 miliar yang ditujukan untuk membangun tanggul di Klaster Sunda Kelapa dengan panjang 700 meter.

Pada tahun depan, anggaran yang dikucurkan adalah Rp250 miliar terdiri dari pembangunan tanggul laut di Klaster Sunda Kelapa sepanjang 1 km, di Kali Blencong sepanjang 150 meter dan di Muara Angke 185 meter.

Kemudian pada 2025 sisa anggaran senilai Rp190 miliar digunakan untuk membangun tanggul di klaster Sunda Kelapa sepanjang 370 meter beserta satu rumah pompa, 429 meter tanggul di Muara Angke, dan 1,5 km tanggul di Kali Blencong. Sehingga, total tanggul yang dibangun melalui anggaran tahun jamak tahap 1 ada 4,33 km.

Tahun ini juga akan diusulkan kembali anggaran 'multiyears' untuk tahap kedua bagi pengerjaan yang dilakukan pada 2024-2027.

Untuk tahap kedua, anggaran yang dibutuhkan ada Rp787 miliar. Rinciannya Rp100 miliar dikeluarkan pada 2024, Rp201 miliar pada 2025, Rp261 miliar pada 2026, dan Rp225 miliar pada 2027. Total panjang tanggul yang akan dibangun pada tahap 2 ini adalah 3,95 km. (Z-3)