Naikkan Pajak Hiburan ke 40, Heru Belum Final

PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut rencana penaikan pajak hiburan dari 25% menjadi 40% belum final. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PRD) belum ditetapkan.

Perda PRD memang telah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta untuk disahkan dalam rapat paripurna yang dilangsungkan pekan lalu. Namun, sampai saat ini perda itu masih dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.

"Belum final. Masih disinkronkan di Kemendagri," ungkap Heru di Balai Kota, Senin (11/12).

Sementara itu, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiyono mengatakan, Perda PRD dibentuk mengikuti terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah.

"Agar ada pembagian yang adil. Daerah juga dapat porsinya," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Dalam dokumen rancangan Perda PRD yang didapat Media Indonesia, pajak hiburan tercantum masuk dalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan masuk dalam sub jenis Jasa Kesenian dan Hiburan.

Dalam Pasal 51 ayat 2 menyebutkan khusus tarif PBJT jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 40%. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari