Harga Cabai Tinggi, Pemprov DKI Belum Lakukan Operasi Pasar

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta belum berniat melakukan operasi pasar terkait tingginya harga cabai di pasar saat ini. Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, Pemprov DKI secara intensif berkoordinasi dengan daerah-daerah yang memiliki surplus pasokan cabai.

"Kita punya program rutin terkait dengan kerja sama daerah," ungkap Sri ditemui di Jakarta, Rabu (6/12).

Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan daerah-daerah yang memiliki surplus cabai agar stok surplus tersebut dapat dipasok ke Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait antisipasi kenaikan harga cabai.

Baca juga : DPRD DKI Minta Eksekutif Segera Tangani Kenaikan Harga Cabai

Sebab, kenaikan harga cabai di Jakarta dapat berkontribusi pada inflasi. Di sisi lain, inflasi di Jakarta juga berkontribusi cukup besar terhadap inflasi nasional sehingga penanganan atas kenaikan harga pangan harus segera dilakukan.

Baca juga : Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Kendalikan Harga Cabai Merah

"Kami juga koordinasi dengan Kemendag. Tapi bila diperlukan kita segera turun ya kita turun (operasi pasar)," tandasnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta eksekutif segera bergerak menanggapi lonjakan harga cabai di pasaran.

Upaya yang dilakukan yakni mengintervensi dengan menggelar operasi pasar demi stabilisasi harga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, operasi pasar sangat diperlukan.

Pasalnya harga cabai keriting kini meroket dari Rp43 ribu per kilo pada Oktober 2023 kini mencapai Rp94 ribu perkilo, sedangkan cabai rawit merah dari Rp65 ribu menjadi Rp120 ribu per kilo sesuai infopangan.jakarta.go.id.

“Pemerintah harus melakukan intervensi untuk menurunkan harga cabai, salah satunya bisa melakukan operasi pasar agar harga cabai bisa turun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/12).

Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena Pemprov DKI dinilai gagal menjaga rantai distribusi dan tidak adanya kesiapan dalam menghadapi momen tertentu.

“Ini terjadi karena pemerintah gagal memangkas rantai pasok cabai dan mengatur pola tanam pertanian nasional, sehingga ketika terjadi situasi hambatan produksi, tidak ada proteksi harga pangan untuk melindungi masyarakat,” ucapnya. (Z-8)