Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima suntikan dana totalnya Rp13,36 miliar guna mengatasi tengkes atau stunting dan kemiskinan ekstrem. Dana tambahan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat. Pemberiannya dilakukan dalam bentuk dana transfer dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023.
“Dengan alokasi tersebut, maka kami menyetujui untuk ditambahkan pada kegiatan yang harus tepat sasaran dan menyentuh langsung kepentingan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Gedung Dewan, dalam keterangan resmi, Senin (6/11).
Prasetyo mengatakan, tambahan anggaran yang masuk ke APBD-P TA 2023 itu telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
Baca juga: Tengkes di DIY Turun 5% dalam Empat Tahun
Sementara itu, Ketua TAPD DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, merinci dana transfer pemerintah pusat akan dialokasikan senilai Rp5,96 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Sedangkan Rp7,36 miliar akan dipakai untuk penanganan dan penurunan angka stunting di DKI Jakarta.
“Insentif dari pemerintah pusat itu tujuannya sudah ditetapkan yakni untuk mengurangi status stunting dan kemiskinan ekstrem,” kata Joko.
Baca juga: NasDem Minta Heru Budi Fokus Atasi Kesenjangan Sosial di Jakarta
Dia mengeklaim tentang tambahan dana itu diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI, karena dinilai berhasil menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.
”Makanya insentif itu diberikan kepada kita, karena dinilai berhasil,” ungkapnya. (Ssr/Z-7)
Masih tingginya kasus anemia akibat kekurangan zat besi pada anak Indonesia menjadi tantangan menuju Generasi Emas 2045.
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS Berau mengadakan program layanan pencegahan stunting dan upaya kesehatan kaise (UKK).
Keberhasilan Sergai dalam menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi tolok ukur untuk pencapaian angka nol persen.
Menteri Wihaji menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 15 ribu orangtua asuh yang siap diturunkan untuk mendukung program super prioritas di lapangan.
Turunnya angka stunting tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved