Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima suntikan dana totalnya Rp13,36 miliar guna mengatasi tengkes atau stunting dan kemiskinan ekstrem. Dana tambahan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat. Pemberiannya dilakukan dalam bentuk dana transfer dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023.
“Dengan alokasi tersebut, maka kami menyetujui untuk ditambahkan pada kegiatan yang harus tepat sasaran dan menyentuh langsung kepentingan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Gedung Dewan, dalam keterangan resmi, Senin (6/11).
Prasetyo mengatakan, tambahan anggaran yang masuk ke APBD-P TA 2023 itu telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
Baca juga: Tengkes di DIY Turun 5% dalam Empat Tahun
Sementara itu, Ketua TAPD DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, merinci dana transfer pemerintah pusat akan dialokasikan senilai Rp5,96 miliar untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Sedangkan Rp7,36 miliar akan dipakai untuk penanganan dan penurunan angka stunting di DKI Jakarta.
“Insentif dari pemerintah pusat itu tujuannya sudah ditetapkan yakni untuk mengurangi status stunting dan kemiskinan ekstrem,” kata Joko.
Baca juga: NasDem Minta Heru Budi Fokus Atasi Kesenjangan Sosial di Jakarta
Dia mengeklaim tentang tambahan dana itu diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI, karena dinilai berhasil menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.
”Makanya insentif itu diberikan kepada kita, karena dinilai berhasil,” ungkapnya. (Ssr/Z-7)
Prevalensi stunting secara nasional memang sudah turun. Kini berada di angka 19,8%. Tapi kuncinya ada di Jawa Barat, karena populasinya terbesar.
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama BNI meluncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) di Kota Tangerang, Banten.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Menurut Dikdik, inisiatif semacam ini merupakan bagian penting dari strategi pencegahan stunting yang harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama anak.
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PT Djarum dan Polytron kembali melanjutkan upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kudus melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Renovasi
Program pembangunan 3 juta rumah diharapkan dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.
Kolaborasi antara Kemensos dan UGM akan difokuskan pada pemberdayaan dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga akademik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved