Modal Elektabilitas Erick Disebut Lebih dari Cukup untuk Menang di Pilkada DKI Jakarta 

PADA gelaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, DKI Jakarta juga akan melakoni pemilihan gubernur baru. 

Center for Strategic and Indonesia Studies (CSIS) mengumumkan survei mengenai kandidat gubernur DKI. Survei CSIS terhadap 170 responden ini melibatkan sejumlah ahli di bidang sosial, politik, ekonomi, dan menguji sepuluh nama tokoh yang dipandang memiliki kualifikasi untuk memimpin Provinsi DKI Jakarta ke depan. 

Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir duduk dalam peringkat kedua dengan raihan 6,99 persen dalam survei tersebut.

Baca juga: Pemprov DKI Usulan Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp1,1 Triliun

Erick yang juga Ketua Umum PSSI itu unggul atas Tri Rismaharini di posisi ketiga dengan skor 6,78 persen, Sandiaga Uno dengan 6,76 persen, dan Emil Dardak dengan 6,20 persen. 

Skor ditentukan berdasarkan kriteria seperti kemampuan memimpin di saat krisis, membuat perubahan, menggerakkan birokrasi, dan mengelola anggaran yang tepat sasaran. Selain itu, CSIS juga membuat survei kepada ahli tentang kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan-Riza Patria yang mendapatkan kepuasan sebesar 47,6 persen dan  tidak puas mencapai 51,8 persen. 

Baca juga: Percepatan Pilkada 2024 Lewat Revisi UU tidak Ideal

Direktur Suropati Syndicate Muhammad Shujahri menilai, survei CSIS ini adalah wujud dukungan masyarakat terhadap ET, inisial Erick Thohir. 

"Modal elektabilitas saat bursa capres-cawapres baru-baru ini dapat menjadi kendaraan bagi ET untuk memenangi Pilkada DKI Jakarta," ungkap Shujahri. 

Shujahri menambahkan, meski Erick selalu masuk radar survei sebagai kandidat cawapres, belum pernah secara resmi 'go public' sebagai cawapres. 

"Secara subyektif, saya menilai Erick Thohir mungkin saja disiapkan, diberi amanat baru oleh Pak Jokowi untuk bertarung Pilgub DKI. Dugaan ini dikuatkan oleh salah satu faktor, yakni meski Erick mengumumkan akan mendukung kandidat Prabowo-Gibran, tetapi dia tidak dimasukkan menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN)," sambungnya.

Shujahri menutup, posisi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode mendatang sangat strategis. Pasalnya, jika tak ada aral melintang, mulai 2024 akan terjadi transisi pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pemimpin Jakarta harus figur yang memiliki rekam jejak dan tangan dingin untuk mengawal transisi ibu kota," tutupnya. (RO/Z-7)