Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menyebut Jakarta belum dipastikan batal menyelenggarakan Formula E tahun depan. Hal itu dikatakannya kala merespons terkait pernyataan FIA dalam situs resminya yang menyebut telah mencoret Jakarta dalam kalender agenda Formula E di 2024. Semula, dalam kalender agenda Formula E, Jakarta seharusnya menyelenggarakan Formula E pada 8 Juni 2024.
Taufik mengatakan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) masih bisa bernegosiasi dengan FIA serta Formula E Operation (FEO) untuk menyelenggarakan Formula E di waktu lainnya.
"Saya tanya sama pihak Jakpro sebagai pengelola Formula E, nggak dicoret tapi masih komunikasi terkait tanggal persisnya karena memang bertepatan dengan tahun pemilu gitu kan. Tapi kan Pemilu Februari 2024 sebenernya dan Formula E itu kan Juni ya jadi sebenarnya sih bisa tapi mungkin ada kekhawatiran dari pihak panitia Formula E. Maksudnya FEO-nya ya yang organisasinya," ungkap Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (20/10).
Baca juga: Formula E 2024 Dikabarkan Batal Akibat Pemilu, DPRD Dorong Jakpro Segera Cari Alternatif
Politikus PKS itu mengatakan, pesta politik yang bakal terselenggara di Indonesia tahun depan menjadi kekhawatiran FEO sehingga mencoret Jakarta dari kalender penyelenggaraan Formula E.
Namun, menurut dia, Juni 2024 masih cukup aman untuk penyelenggaraan Formula E. Sebab, pemilu baik legislatif maupun pilpres sudah selesai. Sementara itu, pendaftaran peserta pilkada serentak belum dilaksanakan pada bulan tersebut. Selain itu, untuk keamanan, Taufik menegaskan bisa saja penyelenggaraan Formula E dipangkas dari 2 hari menjadi 1 hari.
Baca juga: FIA: Jakarta Tak Masuk Kalender Formula E 2024
"Cuma kemudian ada alternatif apakah hanya 1 hari saja. Kan tahun lalu 2 hari, sekarang kan satu hari, masih ada alternatif seperti itu," terangnya.
Sementara itu, apabila penyelenggaraan Formula E khususnya di Jakarta diundur tahun depan, ia khawatir hal itu akan berdampak pada kontrak antara Jakpro dengan FEO.
Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta mendukung penuh upaya Jakpro untuk menyelenggarakan Formula E. Komisi B pun meminta agar Jakpro dapat bernegosiasi dengan FEO agar Formula E bisa tetap terlaksana tahun depan.
"Ya makanya seharusnya kan secara profesional ini kan tadi bussiness to bussiness ya, antara perusahaan dan perusahaan. Jadi kita harapkan hal-hal yang terkait dengan politik dan hajatan pemilu tidak mengganggu kegiatan. Ini kan jadi termasuk kegiatan ekonomi ya, Formula E. Apalagi sudah bekerja sama atau sudah punya perjanjian dengan organisasi di luar negeri," tandasnya. (Put)
Jakpro saat ini tengah melalui beberapa tahapan komunikasi dan koordinasi secara intensif bersama FEO terkait perubahan jadwal penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Balap Mobil Listrik Formula E
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah membayar 'commitment fee' sebesar Rp560 miliar agar bisa menjadi tuan rumah balapan Formula E selama tiga musim yakni 2022, 2023, dan 2024.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E 2023 disebut belum siap dalam menyelenggarakan event bertaraf internasional tersebut.
Hingga H-3 pelaksanaan Formula E 2023, tiket yang terjual baru mencapai 70%. Meski begitu, pihak Jakpro mengatakan optimis tiket akan terjual habis.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membuka pendaftaran relawan Jakarta E-Prix 2023. Pendaftaran dapat dilakukan pada 12 sampai 19 Mei 2023.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved