Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menyebut Jakarta belum dipastikan batal menyelenggarakan Formula E tahun depan. Hal itu dikatakannya kala merespons terkait pernyataan FIA dalam situs resminya yang menyebut telah mencoret Jakarta dalam kalender agenda Formula E di 2024. Semula, dalam kalender agenda Formula E, Jakarta seharusnya menyelenggarakan Formula E pada 8 Juni 2024.
Taufik mengatakan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) masih bisa bernegosiasi dengan FIA serta Formula E Operation (FEO) untuk menyelenggarakan Formula E di waktu lainnya.
"Saya tanya sama pihak Jakpro sebagai pengelola Formula E, nggak dicoret tapi masih komunikasi terkait tanggal persisnya karena memang bertepatan dengan tahun pemilu gitu kan. Tapi kan Pemilu Februari 2024 sebenernya dan Formula E itu kan Juni ya jadi sebenarnya sih bisa tapi mungkin ada kekhawatiran dari pihak panitia Formula E. Maksudnya FEO-nya ya yang organisasinya," ungkap Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (20/10).
Baca juga: Formula E 2024 Dikabarkan Batal Akibat Pemilu, DPRD Dorong Jakpro Segera Cari Alternatif
Politikus PKS itu mengatakan, pesta politik yang bakal terselenggara di Indonesia tahun depan menjadi kekhawatiran FEO sehingga mencoret Jakarta dari kalender penyelenggaraan Formula E.
Namun, menurut dia, Juni 2024 masih cukup aman untuk penyelenggaraan Formula E. Sebab, pemilu baik legislatif maupun pilpres sudah selesai. Sementara itu, pendaftaran peserta pilkada serentak belum dilaksanakan pada bulan tersebut. Selain itu, untuk keamanan, Taufik menegaskan bisa saja penyelenggaraan Formula E dipangkas dari 2 hari menjadi 1 hari.
Baca juga: FIA: Jakarta Tak Masuk Kalender Formula E 2024
"Cuma kemudian ada alternatif apakah hanya 1 hari saja. Kan tahun lalu 2 hari, sekarang kan satu hari, masih ada alternatif seperti itu," terangnya.
Sementara itu, apabila penyelenggaraan Formula E khususnya di Jakarta diundur tahun depan, ia khawatir hal itu akan berdampak pada kontrak antara Jakpro dengan FEO.
Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta mendukung penuh upaya Jakpro untuk menyelenggarakan Formula E. Komisi B pun meminta agar Jakpro dapat bernegosiasi dengan FEO agar Formula E bisa tetap terlaksana tahun depan.
"Ya makanya seharusnya kan secara profesional ini kan tadi bussiness to bussiness ya, antara perusahaan dan perusahaan. Jadi kita harapkan hal-hal yang terkait dengan politik dan hajatan pemilu tidak mengganggu kegiatan. Ini kan jadi termasuk kegiatan ekonomi ya, Formula E. Apalagi sudah bekerja sama atau sudah punya perjanjian dengan organisasi di luar negeri," tandasnya. (Put)
Jakpro saat ini tengah melalui beberapa tahapan komunikasi dan koordinasi secara intensif bersama FEO terkait perubahan jadwal penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Balap Mobil Listrik Formula E
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah membayar 'commitment fee' sebesar Rp560 miliar agar bisa menjadi tuan rumah balapan Formula E selama tiga musim yakni 2022, 2023, dan 2024.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E 2023 disebut belum siap dalam menyelenggarakan event bertaraf internasional tersebut.
Hingga H-3 pelaksanaan Formula E 2023, tiket yang terjual baru mencapai 70%. Meski begitu, pihak Jakpro mengatakan optimis tiket akan terjual habis.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membuka pendaftaran relawan Jakarta E-Prix 2023. Pendaftaran dapat dilakukan pada 12 sampai 19 Mei 2023.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved