114 Desa di Kabupaten Bogor Kesulitan Air Bersih

KEKERINGAN kian berdampak luas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan ribu jiwa yang tersebar di 40 kecamatan yang ada di Kabpaten Bogor, kini mengalami kesulitan air bersih.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, per 3 September 2023, sebanyak 65.054 KK dengan 220.564 jiwa masyarakat yang tersebar di 114 desa di 27 kecamatan mengalami kesulitan air bersih.

Atas kondisi tersebut, Bupati Bogor Iwan Setiawan memerintahkan jajarannya untuk fokus tangani bencana kekeringan. Utamanya dalam memberikan bantuan air bersih.

Baca juga: 5.150 Ha Sawah di Jateng Terdampak Kekeringan, Stok Beras Cukup Hingga Akhir Tahun

Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kekeringan di Kantor BPBD Kabupaten Bogor dua hari lalu atau Senin (4/9) lalu, pihaknya terus memperkuat tim penanganan kekeringan di Kabupaten Bogor.

Selain tim yang terdiri dari BPBD, PDAM, Damkar, PMI , pihaknya juga mendorong pihak swasta untuk terlibat.

Baca juga: Kekeringan, Krisis Air Bersih dan Karhutla di Pantura Jateng Meluas

"Ini penting karena prediksi dari BMKG kekeringan ini akan berlangsung sampai Oktober 2023 nanti. Pada prinsipnya kekuatan kita melayani masyarakat sudah siap baik anggota maupun operasional kendaraannya,"terang Iwan.

Sementara itu, setiap hari belasan armada tangki air milik BPBD dan PDAM Tirta Kahuripan terus diturunkan untuk mendistribhsikan. Beberapa armada mobil dinas pemadam kebakaran yang biasa untuk pemadaman api dimodifikasi disiagakan untuk menyalurkan air bersih jika kondisi sudah mendesak.

Hingga 3 September, sebanyak 2.022.000 liter air bersih sudah disalurkan kepada masyarakat di 109 desa tersebut.

Iwan menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menggandeng sekitar 20 pihak swasta atau perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyedia air curah.

"Sumber air saya perhatikan siap, ada 20 pihak swasta kita gandeng untuk mengoptimalkan suplai air kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa melayani masyarakat dengan maksimal," ungkap Iwan.

Dalam penanganan bencana kekeringan ini, lanjut Iwan, dilakukan melalui dua mekanisme yakni penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya melalui bantuan langsung distribusi suplai air bersih secara rutin ke wilayah terdampak kekeringan.

Kemudian untuk jangka panjangnya membuat toren air dan pembangunan sumur bor di wilayah rawan bencana kekeringan.

Dalam mekanisme kerja ini, pihaknya melibatkan DPKPP dan CSR perusahaan, juga mengoptimalkan sosialisasi antisipasi bencana kekeringan kepada masyarakat oleh Diskominfo Kabupaten Bogor.

Sementara itu, untuk antisipasi terjadinya bencana kebakaran di Kabupaten Bogor akibat cuaca panas musim kemarau, petugas damkar rutin melakukan penyemprotan terutama di lahan yang mudah terbakar salah satunya TPA Galuga.

"Penyemprotan merupakan deteksi dini yang kita lakukan untuk antisipasi jangan sampai ada lahan terbakar seperti yang terjadi di KBB beberapa waktu lalu," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Bogor telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di 40 kecamatannya, melalui surat edaran (SE) nomor 300.2/11/SE -SDB/BPBD. SE tersebut terhitung sejak 10 Juli sampai dengan 31 Oktober 2023. (Z-10)