Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMPROV DKI Jakarta mulai menerapkan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebanyak 50% bagi ASN DKI Senin (21/8). Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengingatkan agar para ASN disiplin bekerja dari rumah dan tidak keluyuran untuk pergi ke tempat lain selama WFH.
"Ke pasar pun nggak boleh, apalagi mudik ya," kata Etty ditemui media di Gedung Blok G Balai Kota DKI, Senin (21/8).
Ia juga menegaskan ASN yang mendapat giliran WFH selalu dalam kondisi siaga bekerja dan menggunakan seragam. Pemantauan dan pengawasan terhadap ASN yang melangsungkan WFH dilakukan oleh masing-masing instansi.
Baca juga: Niko Atmaja Nilai ASN WFH Bukan Penyelesaian Polusi Udara
"Wajib pakai seragam dan ketika rapat pun harus menyalakan kamera. Jadi tidak boleh tuh matikan kamera lalu ditinggal masak di dapur. Karena ini bekerja dari rumah bukan untuk masak," tegasnya.
Etty menuturkan, setiap harinya masing-masing kepala SKPD yang mengatur giliran WFH. Kemudian, sebagai pengawasan para ASN diharuskan mengisi kehadiran melalui aplikasi presensi mobile yang disertai dengan foto diri dengan menggunakan seragam.
Baca juga: ASN DKI WFH 50%, Kualitas Udara Jakarta Tetap tidak Sehat
Sebelumnya, Pemprov DKI menerapkan aturan WFH sebanyak 50% bagi ASN DKI untuk menekan polusi udara yang pada beberapa pekan ini semakin memburuk. WFH rencananya berlangsung mulai hari ini sampai 21 Oktober mendatang. (Z-6)
Program BPJS Hewan ini dirancang Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pemilik hewan dari kalangan kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan hewan.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar program pemutihan denda pajak pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang akan mulai berlaku Juni hingga Agustus 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved