Dampak Ekonomi WFH Pemprov DKI Dinilai tidak Signifikan

KEPALA Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Arlyana Abubakar memprediksikan tidak akan terjadi penurunan ekonomi yang signifikan dari penerapan kebijakan kerja dari rumah atau 'work from home' (WFH) yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta guna mengurangi polusi udara.

Arlyana menjelaskan, WFH kali ini berbeda dengan WFH yang diterapkan di era pandemi covid-19 lalu. Dampak ekonominya pun tidak akan separah covid-19. Terlebih saat ini, WFH tidak diwajibkan melainkan hanya sebatas imbauan.

Sementara itu, saat pandemi covid-19, warga yang bekerja dari rumah berkurang drastis hingga 70% bahkan 90% karena diwajibkan oleh pemerintah.

Baca juga: 50 Persen ASN DKI akan Lakukan WFH Antara 28 Agustus dan 7 September

"Dampaknya tidak akan seperti covid lalu," ungkap Arlyana dalam bincang media di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Menurut dia, ada dampak positif yang didapat perusahaan jika WFH dilakukan seperti penghematan biaya listrik yang tentunya dapat dialihkan untuk keperluan perusahaan yang lain.

Baca juga: Walhi: Jangan Korbankan Warga Soal Polusi Udara

Selain itu, diterapkannya kebijakan WFH akan membuka peluang beralihnya para pekerja untuk bekerja dari mana saja atau 'work from anywhere'. Sehingga, produktivitas tidak menurun tetapi dari segi ekonomi pun tetap stabil

"Justru ini bisa menggerakkan roda ekonomi karena para pekerja tersebut bekerja dari tempat lain selain rumah seperti di mal," tuturnya.

Bekerja secara hibrida atau campuran juga sudah diadopsi sejak lama oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri.

"Mereka kalau tidak penting sekali ya tidak ke kantor. Supaya terhindar juga dari kemacetan, dari sisi pekerjaan pun tetap produktif," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan WFH selama KTT ASEAN yang akan diteruskan selama tiga bulan mulai September mendatang. Bagi ASN DKI Jakarta, ketentuannya akan menerapkan WFH sebanyak 50%. Sementara untuk perusahaan swasta, penerapan WFH ini hanya imbauan. Penerapan WFH ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo usai memburuknya kualitas udara di Ibukota. (Put/Z-7)