Dinilai Terlalu Mahal, Pemerintah Harus Jelaskan Soal Tarif LRT Jabodebek

PENGAMAT transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah mengatakan, pemerintah harus transparan dalam menetapkan tarif transportasi umum dalam hal ini LRT Jabodebek. Hal ini untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan nilai tarif yang ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan menentukan tarif dasar kereta ringan itu adalah Rp5 ribu dan Rp700 untuk setiap kilometernya. Dengan total rute 27,3 km dari Harjamukti ke Dukuh Atas, maka penumpang harus membayar Rp24 ribu.

"Jadi untuk menjawab pertanyaan ya dikembalikan saja kepada pemerintah untuk menjelaskan secara gamblang dan rinci sekaligus untuk mengedukasi publik untuk kebijakan besaran tarif LRT Jabodebek," kata Alvinsyah saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (23/7).

Baca juga : Uji Coba LRT Jabodebek Disetop Sementara

Menurut dia, jika tidak dijelaskan, warga tidak akan mampu melihat kesesuaian antara tarif, jenis moda, hingga jaraknya. Terlebih, setiap moda transportasi memiliki perhitungan bisnisnya masing-masing sehingga tidak dapat dibandingkan satu sama lain.

"Secara bisnis merupakan kelaziman kalau ada perbedaan tarif untuk setiap jenis sistem/moda, karena pada dasarnya berbasis analisis dan perhitungan yang meliputi berbagai aspek seperti biaya infrastruktur, teknologi, sistem, waktu pembangunan, dan operasinya," jelasnya.

Baca juga : Beroperasi 18 Agustus, LRT Jabodebek Diperkirakan Angkut 137 Ribu Penumpang Per Hari

Ia juga menjelaskan bahwa dalam menentukan tarif layanan publik selalu ada dua jenis yaini tarif teknis serta tarif publik. Keduanya sudah diputuskan berbasis perhitungan seperti komponen teknis hingga kemampuan warga untuk membayar dan kemampuan pemerintah untuk mensubsidi.

"Tarif publik biasanya ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai hal yang dijelaskan di atas. Jadi apakah mahal atau murah menjadi relatif dan tidak bisa dibanding bandingkan begitu saja," ujarnya.

"Tarif layanan angkutan umum memang selalu dilematis. Terlalu mahal, sebagian besar masyarakat tidak mampu membayar. Tarif diturunkan maka beban subsidi membengkak yang pada akhirnya menjadi beban anggaran pemerintah dan notabene uang publik juga," paparnya. (Z-4)