3 Hari Dimarahi Megawati karena Kampung Kolong Tol yang Viral

KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mencecar jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta dalam agenda rapat kerja hari ini.

Hal itu karena masih banyak warga yang tinggal di kolong jembatan, kolong jalan tol, bahkan di atas lautan sampah seperti di Kapuk Muara.

Akibat fakta ini, Ida dan rekan-rekan sesama legislator DKI dari PDIP dimarahi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemarahan Mega cukup beralasan sebab, Ketua DPRD DKI hingga Ketua Komisi D yang bermitra dengan DPRKP berasal dari PDIP.

Baca juga : Permukiman Liar Potret Kumuh Kota Jakarta

"Kita di rakernas itu tiga hari. Tiga hari itu juga kami dimarahi Bu Mega. 'Kalian ini kerjaannya ngapain aja? Kok, masih banyak warga tinggal di kolong jembatan di DKI'. Tapi ternyata bukan dari partai kami aja yang kesulitan untuk akses ke rusun. Rekan dari partai lain pun sulit," ujar Ida, Selasa (11/7).

Menurut dia, masih banyaknya warga yang tinggal di lokasi-lokasi yang tidak layak ini harus dikerjakan bersama-sama seluruh jajaran Pemprov DKI.

Baca juga : Masih Banyaknya Warga Jakarta yang Memiliki Hunian tidak Layak

Lurah hingga walikota harus peka terhadap warga. Rusun-rusun di Jakarta sesungguhnya masih tersedia cukup banyak. Namun, urusan birokrasi yang sulit lagi-lagi menjadi batu sandungan bagi warga yang ingin menempati rusun.

"Prihatin warga DKI banyak yang di kolong tol. Padahal rusun 5 ribu unit yang kosong. Mereka nggak mau atau kita yang nggak mau menempatkan? Kalau harus kita pancing kasih kulkas, kompor, seperti dulu caranya Pak Jokowi, kenapa nggak? Kita bisa cari. Nggak pakai APBD bisa kok," tuturnya.

"Kalau bicara warga memang senang di kolong tol ya memang. Mereka mau hidup bebas. Tapi kita yang penyelenggara negara ini yang harus prihatin," sambungnya.

Kesulitan birokrasi untuk mendapat unit hunian rusun sempat ia alami. Ida mengatakan pernah berkomunikasi dengan Kepala Unit Pengelola Rusun (UPRS) Penjaringan. Di rusun itu masih terdapat unit yang kosong. Namun, warga yang ingin ia bantu mengurus birokrasi agar mendapatkan unit justru tidak mendapat jawaban hingga hari ini.

"Saya aja minta satu unit buat warga kolong jembatan Penjaringan ini susahnya minta ampun. Dia ini janda, anaknya tiga baru satu yang kerja. Berkas sudah lengkap, sampai buka rekening Bank DKI," tuturnya.

Rusun, lanjutnya, justru dapat dinikmati warga yang tergolong mampu. Padahal, rusunawa Pemprov DKI diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah antara Rp2,5 juta hingga Rp7 juta dengan harga sewa yang bervariasi antara Rp125 ribu hingga Rp765 ribu per bulan tanpa adanya uang iuran.

"Banyak lho warga yang mampu. Saya tahu kok. Saya kan beberapa kali ngecek ke Penjaringan. Saya bisa lihat dari potongannya itu seperti bos dan memang beneran bos," kata Ida.

Ida pun meminta agar penghuni rusun dapat ditertibkan sehingga yang menikmati rusun adalah murni warga yang berhak. (Z-4)