Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK Kedutaan Besar Amerika Serikat angkat bicara usia ramai protes terkait penutupan akses trotoar di Gedung Kedutaan Besar AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Duta Besar AS Sung Yong Kim mengatakan akan segera membuka trotoar itu untuk pejalan kaki.
"Aksesibilitas, keamanan, dan 'walkability' adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta. Kami menyambut baik dan menantikan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," ungkap Sung dalam akun Twitter resminya, Selasa (6/6).
Baca juga: Dubes AS Persilahkan Trotoar Depan Kantornya Dibuka untuk Umum
Sebelumnya, trotoar di depan gedung tersebut ditutup dengan beton separator serta kawat berduri sehingga tidak bisa dilewati pejalan kaki baik dari arah Patung Kuda maupun sebaliknya. Area depan Gedung Kedutaan Besar AS juga dijaga ketat oleh petugas keamanan bersenjata.
Hal ini tentu miris. Sebab, tepat di sebelah kantor kedutaan tersebut juga terdapat Istana Wakil Presiden RI.
Baca juga: Iran Buka Lagi Kantor Kedutaan di Arab Saudi
Tidak seperti kantor Kedutaan Besar AS yang dijaga ketat hingga trotoarnya dibatasi kawat berduri, Istana Wapres justru sebaliknya. Trotoar di depannya bebas dilalui pejalan kaki. Petugas keamanan hanya berjaga di dalam pagar. Sementara di luar pagar tidak dijaga ketat.
Pengalaman tak mengenakkan juga pernah dirasakan warga yang ingin melintas melalui trotoar tersebut.
"Sebelum pandemi jalan kaki lewat situ bisa meskipun dibatasi kawat sama beton. Jadi enggak mesti lewat badan jalan. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau kita nekat, disuruh balik lagi sama petugas keamanannya ke ujung dan lewat badan jalan," ungkap Ani, 28, karyawan swasta yang kerap beraktivitas di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.
Hal yang sama diungkapkan Ria, 30. Karyawan swasta yang berdomisili di Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu pernah sekali waktu harus berjalan kaki melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan dan kaget karena tidak boleh melanjutkan berjalan kaki di trotoar.
"Waktu itu habis dari Stasiun Gambir mau ke halte bus di depan Balai Kota. Mau lewat depan Kedubes malah disuruh lewat aspal," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni, menegaskan telah menyerap aspirasi masyarakat terkait akses trotoar ini.
"Juga memperhatikan bahwa pada area tersebut juga terdapat perimeter pengamanan Kedubes, maka Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan unsur Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak," ungkapnya. (Put/Z-7)
IRAN membantah keras keterlibatan dalam serangan 4.000 rudal terhadap pangkalan militer Inggris di Diego Garcia, Minggu (22/3) waktu setempat.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
IRAN menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi pelayaran internasional, kecuali kapal musuh, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat ancam hancurkan pembangkit listrik iran
PEMERINTAH Jepang membuka peluang untuk mengerahkan kekuatan militernya dalam misi pembersihan ranjau di Selat Hormuz setelah gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat dan Israel
Swis resmi bekukan ekspor senjata baru ke AS demi jaga netralitas di tengah perang Iran. Bern juga tutup ruang udara bagi penerbangan militer Washington ke Timur Tengah.
AS setujui syarat Iran untuk fokuskan negosiasi hanya pada program nuklir. Mediasi negara Teluk berhasil tekan Washington guna hindari konflik regional lebih luas.
Pemberitaan Wapres memiliki dampak yang signifikan sebagai jendela informasi bagi masyarakat untuk memahami tugas dan peran Wapres dalam pemerintahan secara menyeluruh.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpesan agar pesantren berperan mengarahkan masyarakat sehingga tidak terjadi pembelahan karena perbedaan pilihan politik.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tidak sependapat apabila Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun harus dibubarkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved