Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK Kedutaan Besar Amerika Serikat angkat bicara usia ramai protes terkait penutupan akses trotoar di Gedung Kedutaan Besar AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Duta Besar AS Sung Yong Kim mengatakan akan segera membuka trotoar itu untuk pejalan kaki.
"Aksesibilitas, keamanan, dan 'walkability' adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta. Kami menyambut baik dan menantikan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," ungkap Sung dalam akun Twitter resminya, Selasa (6/6).
Baca juga: Dubes AS Persilahkan Trotoar Depan Kantornya Dibuka untuk Umum
Sebelumnya, trotoar di depan gedung tersebut ditutup dengan beton separator serta kawat berduri sehingga tidak bisa dilewati pejalan kaki baik dari arah Patung Kuda maupun sebaliknya. Area depan Gedung Kedutaan Besar AS juga dijaga ketat oleh petugas keamanan bersenjata.
Hal ini tentu miris. Sebab, tepat di sebelah kantor kedutaan tersebut juga terdapat Istana Wakil Presiden RI.
Baca juga: Iran Buka Lagi Kantor Kedutaan di Arab Saudi
Tidak seperti kantor Kedutaan Besar AS yang dijaga ketat hingga trotoarnya dibatasi kawat berduri, Istana Wapres justru sebaliknya. Trotoar di depannya bebas dilalui pejalan kaki. Petugas keamanan hanya berjaga di dalam pagar. Sementara di luar pagar tidak dijaga ketat.
Pengalaman tak mengenakkan juga pernah dirasakan warga yang ingin melintas melalui trotoar tersebut.
"Sebelum pandemi jalan kaki lewat situ bisa meskipun dibatasi kawat sama beton. Jadi enggak mesti lewat badan jalan. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau kita nekat, disuruh balik lagi sama petugas keamanannya ke ujung dan lewat badan jalan," ungkap Ani, 28, karyawan swasta yang kerap beraktivitas di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.
Hal yang sama diungkapkan Ria, 30. Karyawan swasta yang berdomisili di Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu pernah sekali waktu harus berjalan kaki melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan dan kaget karena tidak boleh melanjutkan berjalan kaki di trotoar.
"Waktu itu habis dari Stasiun Gambir mau ke halte bus di depan Balai Kota. Mau lewat depan Kedubes malah disuruh lewat aspal," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni, menegaskan telah menyerap aspirasi masyarakat terkait akses trotoar ini.
"Juga memperhatikan bahwa pada area tersebut juga terdapat perimeter pengamanan Kedubes, maka Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan unsur Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak," ungkapnya. (Put/Z-7)
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum tegaskan bantuan ke Kuba berlanjut meski ada sanksi AS. Sebanyak 814 ton makanan dikirim via kapal perang sebagai bentuk solidaritas.
Kim Jong-un sinyalkan penguatan nuklir dan ICBM pada Kongres Partai ke-9. Pyongyang fokus pada pembangunan militer luar biasa dan konsolidasi kekuasaan absolut.
Iran menolak pembatasan misil dari AS meski siap lanjut negosiasi. Teheran menegaskan program rudal tak bisa ditawar di tengah tekanan Israel.
Green Day tampil memeriahkan acara pembukaan Super Bowl LX di Levi’s Stadium, California, Minggu (8/2).
INDONESIA mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia segera melanjutkan perundingan untuk mencegah perlombaan senjata nuklir baru.
KETEGANGAN Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat setelah Teheran memperingatkan akan menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah jika Donald Trump melancarkan aksi militer
Pemberitaan Wapres memiliki dampak yang signifikan sebagai jendela informasi bagi masyarakat untuk memahami tugas dan peran Wapres dalam pemerintahan secara menyeluruh.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpesan agar pesantren berperan mengarahkan masyarakat sehingga tidak terjadi pembelahan karena perbedaan pilihan politik.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tidak sependapat apabila Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun harus dibubarkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved