Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif Trans-Jakarta. Sebab, perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih dari hantaman pandemi covid-19.
Ekonomi Jakarta memang mengalami pertumbuhan. Namun, Andyka menilai pertumbuhannya masih berjalan lambat dan belum signifikan.
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta agar mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif transportasi andalan warga Ibu Kota tersebut.
Baca juga: Publik Kritik Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
"Sekarang, menurut saya, bukan waktu yang tepat. Masyarakat kita masih menghadapi kesulitan," ungkap Andyka saat dihubungi, Kamis (13/4).
Ia pun meminta Pemprov DKI maupun PT TransJakarta agar bisa berkonsultasi lebih dulu perihal rencana kajian kenaikan tarif dengan DPRD DKI, terutama Komisi C, yang membidangi keuangan.
Sebab, pihaknya harus tahu ada atau tidaknya pengaruh kenaikan tarif terhadap alokasi anggaran subsidi Pemprov DKI kepada PT TransJakarta.
Baca juga: Keputusan Kenaikan Tarif TransJakarta Milik Pemprov DKI
"Karena bagaimanapun, kenaikan tarif akan berpengaruh pada anggaran subsidi. Apakah ini akan berkurang atau malah tidak ada pengaruhnya. Di samping itu, Trans-Jakarta juga harus menjelaskan, efeknya jika ada kenaikan tarif. Apa ada jaminan pelayanan akan meningkat. Atau jika tarif tidak meningkat, pelayanan tidak bisa meningkat atau malah menurun," terang politikus Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, baik Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT TransJakarta melakukan survei kesediaan penumpang atas rencana kenaikan tarif Trans-Jakarta. Survei tersebut dilakukan sebagai respons atas usulan yang datang dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).
Rinciannya, bus BRT dan non-BRT serta Transjabodetabek naik menjadi Rp4.000 sepanjang hari atau Rp5.000 sepanjang hari, atau Rp4.000 pukul 05.00 WIB-19.00 WIB atau Rp5.000 pukul 19.00 WIB-22.00 WIB.
Saat ini, tarif Trans-Jakarta baik BRT maupun non-BRT adalah Rp3.500. Tarifnya menjadi lebih murah yakni Rp2.000 saat pukul 05.00-07.00 WIB. Sementara untuk angkutan mikrotrans tidak dikenakan tarif alias gratis. Namun, penumpang tetap harus melakukan tap in tiket untuk pendataan penumpang. (Z-1)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Bagi penonton yang akan menyaksikan pertandingan Indonesia vs Arab Saudi secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), ada berbagai rute transportasi umum yang bisa jadi pilihan.
Layanan Transportasi Umum yang Tersedia di Area Ganjil Genap.
Sejak hari pertama kebijakan ganjil genap diberlakukan, tren pertumbuhan penumpang menunjukkan peningkatan secara bertahap mencapai 12%.
Melalui Jak Lingko, bus rapid transit (BRT) terintegrasi dengan moda raya terpadu (MRT) dan lintas raya terpadu (LRT).
Separator yang dianggarkan adalah pembatas berbahan dasar beton dengan tinggi setengah meter dan tebalnya mencapai 30 centimeter.
Kendaraan mewah Lexus bernomor B 1 UNO menerobos jalur Transjakarta dengan dikawal aparat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved