Data Dishub DKI Tidak Akurat, Rapat Penghapusan 417 Bus Transjakarta Ditunda

KOMISI D DRPD DKI Jakarta menskors agenda rapat mengenai permohonan persetujuan penghapusan barang milik daerah (BMD) berupa total 417 unit Bus Transportasi Jakarta (Transjakarta). Rapat ini digelar di Ruang Rapat Komisi C Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/3). Penghapusan sedikitnya 417 unit bus itu diajukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Adapun ke-417 Bus Transjakarta yang akan dihapus adalah merek Zhong Tong, Yutong, dan Hyundai. Usia bus-bus itu harusnya belum waktunya dihapus. Namun, berbagai masalah sudah bermunculan akibat kualitasnya di bawah standar Bus Transjakarta dengan merek lainnya.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Habib Muhammad, meminta rapat itu ditunda karena data yang dibawa Dishub DKI Jakarta terkait penghapusan total 417 unit itu saat rapat tidak lengkap.

Baca juga: 417 Bus Bekas Transjakarta Dilelang, Tunggu Restu DPRD DKI

"Data-data dilengkapi semua, di minggu ini diserahkan ke Komisi C," minta Habib kepada Sekretaris Dishub DKI Jakarta, Ismanto, yang turut mengikuti rapat itu.

Adapun data yang belum dilengkapi Dishub DKI seperti kapan pengadaan total 417 unit bus tersebut serta kapan 417 bus itu tidak lagi dioperasikan. Habib menyarankan kepada anggota komisinya untuk melakukan survei lokasi penempatan ratusan Bus Transjakarta. Dari sembilan lokasi penempatan sebanyak 417 bus itu, pada pekan depan, Habib meminta survei dilakukan di dua lokasi.

Baca juga: 6 Tahun Mangkrak, 36 Unit Bus Bekas Transjakarta Dipreteli Pencuri

"Minggu depan, kita survei, cuma dua tempat. Di Rawa Biaya dan Pulo Gebang. Jadi, minggu ini surat (data dari Dishub DKI) masuk, minggu depan survei," ungkap Habib kepada para anggota Komisi C.

Menjawab rencana meninjau itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi, menyebutkan, bakal ada rapat paripurna digelar antara Senin sampai Rabu pekan depan. Karena itu survei akan sulit dilakukan di pekan depan.

"Saya rasa survei itu tidak bisa dilakukan pekan depan," lanjutnya.

Habib menambahkan, waktu survei akan dipastikan setelah data dari Dishub DKI diserahkan kepada Komisi C.

Seperti diketahui, proses permohonan persetujuan penghapusan 417 unit bus itu telah berlangsung sejak 2018. Namun, pembahasan permohonan persetujuan penghapusan dengan Komisi C memang baru berlangsung pada Rabu, (8/3) ini.

(Z-9)