Heru Ditegur PDIP Terkait Gaya Komunikasi Publik

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditegur Fraksi PDIP DPRD DKI. Heru dianggap masih sangat kurang baik dalam melakukan komunikasi publik sejak menjabat pada 17 Oktober lalu.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut komunikasi publik Heru berimbas kegaduhan di tengah masyarakat Jakarta.

"Perlu saya sampaikan pada pak Pj ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan fraksi PDIP soal komunikasi publik pak Pj yang relatif lemah," ujar Gembong, Senin (19/12).

"Sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan," katanya menambahkan.

Gembong mencontohkan, ketika Heru menetapkan batas usia maksimal bagi pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi 56 tahun. Menurutnya, karena komunikasi publik yang kurang baik kebijakan ini jadi membuat masyarakat khawatir.

"Walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan Undang-Undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, penyapu jalan merasa gelisah," ucapnya.

Kebijakan kedua adalah mengganti slogan Kota Jakarta menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Masyarakat dibuat bingung dengan penjelasan Heru, sehingga masyarakat tidak mendapatkan alasan pergantian slogan yang sebelumnya Kota Kolaborasi itu.

"Kedua soal komunikasi publik Kaitan dengan slogan sukses Jakarta untuk Indonesia. kami kemarin jadi bulan-bulanan juga oleh awak media. Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus bukan sekadar minus," jelasnya.

Ia meminta agar Heru memperbaiki komunikasi publik. Jajarannya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga harus mampu memberikan penjelasan soal kebijakan apapun agar tak menjadi pertanyaan masyarakat.

"Artinya ke depan pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama bahu membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD," pungkasnya. (OL-12)