Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar perayaan Tahun Baru 2023 pada 31 Desember mendatang.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru mengungkapkan pesta tahun baru ini tengah disiapkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI.
Baca juga: Nataru, Polres Bogor Siagakan 1.200 Personel dan Skenario Lalin
"Persiapan DKI ada di beberapa titik sejak disiapkan Disparekraf. Salah satuya di TMII, lalu di Bundaran HI ada," kata Heru saat ditemui di Jakarta Timur, Rabu (7/12).
Pasalnya, tahun lalu Jakarta tidak mengadakan pesta malam tahun baru 2022, dikarenakan Jakarta masih menerapkan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) seperti tidak adanya acara hiburan, termasuk keramaian di pusat perbelanjaan yang hanya dibatasi hingga pukul 22.00 WIB pada malam Tahun Baru.
Larangan pesta perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 itu dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19. Terlebih, saat itu, covid-19 varian Omicron baru masuk Indonesia.
Sementara itu, pada tahun ini, Jakarta menerapkan PPKM Level 1 sampai 9 Januari. Kegiatan keramaian seperti konser musik juga telah diperbolehkan.
Kendati demikian, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Marullah Matali masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait arah kebijakan dan antisipasi euforia perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan dilakukan masyarakat.
"Dalam euforia warga, memang sudah 2 tahun tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang sifat budaya," ujar Marullah, Senin (5/12)
"Tapi pertimbangan kita tetap akan melihat, nanti PPKM-nya yang berlaku mulai tanggal 20 Desember sampai tanggal 2 Januari 20 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023," lanjutnya. (OL-6)
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved