Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar perayaan Tahun Baru 2023 pada 31 Desember mendatang.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru mengungkapkan pesta tahun baru ini tengah disiapkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI.
Baca juga: Nataru, Polres Bogor Siagakan 1.200 Personel dan Skenario Lalin
"Persiapan DKI ada di beberapa titik sejak disiapkan Disparekraf. Salah satuya di TMII, lalu di Bundaran HI ada," kata Heru saat ditemui di Jakarta Timur, Rabu (7/12).
Pasalnya, tahun lalu Jakarta tidak mengadakan pesta malam tahun baru 2022, dikarenakan Jakarta masih menerapkan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) seperti tidak adanya acara hiburan, termasuk keramaian di pusat perbelanjaan yang hanya dibatasi hingga pukul 22.00 WIB pada malam Tahun Baru.
Larangan pesta perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 itu dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19. Terlebih, saat itu, covid-19 varian Omicron baru masuk Indonesia.
Sementara itu, pada tahun ini, Jakarta menerapkan PPKM Level 1 sampai 9 Januari. Kegiatan keramaian seperti konser musik juga telah diperbolehkan.
Kendati demikian, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Marullah Matali masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait arah kebijakan dan antisipasi euforia perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan dilakukan masyarakat.
"Dalam euforia warga, memang sudah 2 tahun tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang sifat budaya," ujar Marullah, Senin (5/12)
"Tapi pertimbangan kita tetap akan melihat, nanti PPKM-nya yang berlaku mulai tanggal 20 Desember sampai tanggal 2 Januari 20 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023," lanjutnya. (OL-6)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved