Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
WALI Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma siap menjalankan arahan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal penindakan parkir liar. Menurut Dhany, penindakan parkir liar senantiasa dilakukan di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus).
Namun, parkir liar memang seolah tiada habisnya. Parkir liar selalu muncul usai ditertibkan. "Ya tetap kita melakukan melalui Sudin Perhubungan, kita lakukan upaya penegakkan yang sesuai dengan rambu-rambu," ujar Dhany di Balai Kota, Selasa (6/12).
Di sisi lain, terkait maraknya parkir liar di sekitar mall Grand Indonesia, Dhany menegaskan sudah kerap melakukan penindakan di lokasi tersebut. Tindak lanjut terbaru, pihak pengelola gedung Grand Indonesia pun berencana menambah kapasitas parkir.
"Justru GI itu, mereka akan meminta permohonan penambahan lahan parkir. Sesuai ketentuan silahkan bermohon. Supaya lahan parkir GI kan sudah ada 3 lantai tuh, dia minta permohonan. Secara prinsip ya silahkan diajukan, nanti baru dipertimbangkan," ujarnya.
Sementara itu, untuk menghilangkan parkir liar, Dhany berencana bekerja sama dengan para pemilik lahan untuk dapat menyediakan parkir terutama bagi angkutan daring.
"Kemudian, kita mencoba meminta kepada PT KAI misal banyak juga ojol untuk memanfaatkan aset PT KAI pakai tempat, kerjasama antar provider dengan KAI. Untuk sediakan juga lahan selter ojol," tukasnya.
Sebelumnya, pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengeluhkan maraknya parkir liar di sekitar Grand Indonesia. Tak hanya liar, tukang parkir menetapkan harga yang cukup tinggi. Untuk pengendara roda empat dikenakan tarif Rp10 ribu per sekali parkir.
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyebut sudah menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melibas parkir liar. (OL-12)
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Parkir liat tidak bisa dipandang semata sebagai isu ketertiban, melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial, keamanan, dan kenyamanan masyarakat secara luas.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Aksi pungli dan parkir liar di Pasar Induk Kramat Jati itu meresahkan para pedagang dan pengunjung pasar.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved