Mess Cenderawasih Papua di Jakarta Miliki Nilai Histori

MESS Cenderawasih di Jalan KH Mas Mansur Tanah Abang dan beberapa mess seperti di Kepu Selatan, Kali Baru, dan Tanah Tinggi yang juga berlokasi di Jakarta Pusat memiliki nilai historis politik yang tak dapat dipisahkan dengan proses penyatuan Irian Barat (Irian Jaya) atau Papua dengan NKRI. Oleh karena itu, Mess Cenderawasih dan mess-mess lain itu pascapenyatuan Irian Barat dihibahkan oleh Presiden Soekarno atas nama negara. 

Itu ditegaskan oleh Frans Maniagasi selaku pengamat masalah Papua. "Jadi kalau hari ini ada upaya Pemerintah Provinsi Papua menggusur mess dan dialihfungsikan menjadi lokasi bisnis oleh investor yang akan memanfaatkan lahan tersebut, sebaiknya itu dipikirkan dan dipertimbangkan nilai-nilai historis politiknya itu. Artinya, menggusur tempat yang memiliki nilai sejarah perjuangan sebagai bagian dari pembebasan Irian Barat semata-mata karena kepentingan kapitalisme untuk memperoleh keuntungan dan di-sharing kepada Pemprov Papua guna menambah kas daerah, hal ini tanpa disadari juga atas nama negara telah menggusur nilai-nilai perjuangan dan kebangsaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10).  

Pada dimensi seperti itu, penggusuran mess Cenderawasih di Tanah Abang perlu menjadi pemikiran dan pertimbangan kita bersama, terutama pihak-pihak terkait. Hal ini ditunjukkan dengan prasasti yang menandai peresmian mess Cenderawasih dengan kata-kata, "Dipersembahkan ke hadapan rakyat Indonesia yang berasal dari Irian Barat oleh Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat Wakil Perdana Menteri Sutjipto (Jakarta, 17 September 1964)." Perlu diketahui bahwa Sekretariat Bersama Urusan Irian Barat (Sekber) sekarang dijadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Kantor DPP PDIP dijalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat.

Menurut Frans, tugas dan fungsi dari Sekber Irian Barat pada masa itu yakni menyeleksi setiap orang yang akan bertugas ke Papua melalui proses seleksi dan skrening yang selektif dan ketat. Orang-orang yang didatangkan dari luar Papua, selain sesuai kebutuhan, juga memiliki profesionalisme dan berintegritas untuk bekerja dan melayani di Papua. Tenaga-tenaga kerja itu seperti guru, pegawai negeri, dokter, perawat, dan banyak lagi tenaga-tenaga sukarelawan yang benar-benar hendak bekerja dan mengabdi di Papua. 

Sebaliknya mess-mess yang dihibahkan oleh Presiden Soekarno tidak hanya untuk para pejuang tetapi juga orang-orang Papua yang ditempatkan bekerja di kantor-kantor kementerian, termasuk para pemuda dan pelajar yang memperoleh tugas belajar di Jakarta dan kota-kota studi lain di Jawa. Jadi pemerintahan Presiden Soekarno menanamkan dan menumbuhkan rasa kebangsaan dalam rangka nation building ke-Indonesiaan, baik bagi orang-orang Papua maupun masyarakat Indonesia, terhadap Papua atau Irian Barat pada awal integrasi.

Dalam konteks itu, imbuh Frans, di awal penyatuan Papua, Presiden Soekarno dan pemerintahannya benar-benar menunjukkan niat dan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh kepada orang Papua, terlepas dari ada yang berpendapat lain dalam merespons politik Soekarno. Jadi mess Cenderawasih dapat dilihat dari dua perspektif yaitu simbolik sebagai lambang yang tak hanya dipandang semata-mata dari aspek fisik dan aset bangunannya yang hari ini hendak ditransaksionalkan dan dikomersialkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka menambah pundi-pundi kas daerah (APBD) saja.

Namun dari perspektif substantifnya bahwa mess itu merupakan wadah yang disediakan dan difasilitasi oleh negara sebagai sarana membangun masyarakat Papua dalam suatu nation building negara bangsa Indonesia dalam wadah Negara Republik Indonesia. Dalam perspektif kebangsaan seperti itu, kepentingan pragmatisme dan transaksional mess Cenderawasih hari-hari ini yang akan dikomersialkan mesti menjadi pertimbangan. 

Frans menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua membuka ruang dialog. Oleh karena itu eloknya Pemerintah Provinsi Papua yang hendak menjual asset mess Cenderawasih membuka ruang-ruang dialog dengan penghuni mess sekaligus 
memberikan solusi win-win bagi penghuninya yang notabene ialah masyarakat Papua. Dengan demikian para penghuni mess yang telah mendiami mess ini turun temurun sudah tiga generasi itu juga ada kedamaian dan jaminan tempat tinggal yang layak dan memadai. Calon investor misalnya dapat membangun rumah susun atau perumahan yang layak huni. 

"Pemprov Papua kedepankanlah cara-cara dialog yang bermartabat. Utamakan prinsip-prinsip kemanusiaan tidak hanya memprioritaskan transaksi dan tujuan meraup keuntungan untuk menambah pendapatan daerah. Tunjukkan bahwa Pemda Papua mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri dengan masyarakatnya tanpa menggunakan cara-cara ancaman dan kekerasan. Apalagi kasus ini berada di pusat ibu kota negara Jakarta. Perlu kita ingat bahwa mess Cenderawasih dan mess lain tergolong aset negara," papar Frans.

Pemprov Papua mesti arif terhadap masyarakatnya sendiri. Frans berkeyakinan jika Pemda Papua dapat berdialog dan memberikan win-win solusi, penghuni mess pun pasti menerima dengan legowo. Disertai kompensasi yang memadai, mereka akan menerima dengan penuh syukur. Ia hanya mengingatkan jangan karena kepentingan pragmatisme, komersialisasi, dan ingin menambah dana di kas daerah Pemprov Papua mengorbankan rakyatnya (penghuni mess) sendiri. (OL-14)