Pemerintah Pusat Bisa Intervensi Pembangunan Halte Bundaran HI

PEMBANGUNAN halte Bus Transjakarta di kawasan Bundaran HI mengundang polemik. Pembangunan hal tersebut dinilai mengganggu kawasan ikonik Bundaran HI yang bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Pengamat tata kota, Nirwono Joga menjelaskan kawasan Bundaran HI harus dijaga kelestariannya dan kondisinya lantaran menjadi simbol ikonik Indonesia yang dibangun di era Presiden Sukarno. Bapak pendiri bangsa tersebut membangun kawasan Bundaran HI dan dilengkapi dengan Patung Selamat Datang dimaksudkan sebagai penyambut kontingen dari negara peserta Asian Games ke-4 yang digelar pada 1962.

"Itu ikonik sekali. Ada sejarahnya dan ada ceritanya kenapa Bung Karno membangun itu dan ada patungnya. Kemudian patungnya menghadap kemana. Itu ada latar belakangnya sehingga tidak boleh diganggu," kata Nirwono, Jumat (30/9).

Karena itu, jelasnya, Bundaran HI bisa dikatakan sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia. Bila pemerintah pusat sudah menilai pembangunan halte bus Transjakarta mengganggu kawasan bersejarah Bundaran HI, intervensi bisa dilakukan dengan memanggil Pemprov DKI serta PT Transjakarta.

"Kalau pemerintah pusat merasa ini ada pengabaian sejarah nasional ya bisa turun. Pertama Setneg. Setneg bisa memanggil. Kemudian, Kemendikbud ini bisa mengangkat soal nilai sejarahnya. Lalu Kementerian PUPR bisa dengan tim ahli profesinya mengintervensi penyesuaian bangunannya," sambung Nirwono.

Ia menegaskan ada batas imajiner yang tak terhitung di sekitar kawasan objek cagar budaya. Hal tersebut tidak tertulis tapi seharusnya mampu dipahami terutama arsitek yang mendisain halte.

"Karena ada panduan standard internasional ketika menempatkan bangunan di kawasan cagar budaya atau kawasan bersejarah itu mesti seperti apa, bagaimana jaraknya, bagaimana tingginya. Ini yang tidak dipahami Transjakarta. Mereka tidak peka," tegasnya. (OL-15)