Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
WALI Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Benyamin Davnie menginstruksikan para camat dan lurah membenahi data penduduk guna menghadapi pemilihan umum (pemilu) serentak 2024. Hal itu disampaikan Benyamin dalam rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel yang juga dihadiri camat dan lurah se-Tangsel, di Blandongan, Puspemkot Tangsel
"Tema utama kita adalah rapat koordinasi mendengarkan penjelasan dari KPU terkait seluruh rangkaian tahapan kegiatan pemilihan umum di Tangsel," kata Benyamin
Benyamin mengingatkan, kendati pemilu baru akan berlangsung 2024, namun sederet persiapan harus tetap dilaksanakan sejak saat ini. "Dari aspek waktu tidak bisa dikatakan pelaksanaannya masih lama karena prosesnya akan kita awali saat ini," imbuhnya.
Dikatakan pengalaman Pemilu sebelumnya pada 2019 lalu, harus menjadi pelajaran. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh stakeholder khususnya camat dan lurah memperhatikan dengan benar agar kejadian serupa tidak terjadi dalam pelaksanaan mendatang.
"Rangkaian prosesnya ini sudah dimulai dari saat ini, dengan kita melakukan sosialisasi dan melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB). Kita awali dari situ," tegas Benyamin.
Dia mengutarakan pendataan pemilih sangat penting. Sebab tak jarang, banyak permasalahan dan persengketaan yang bersumber dari persoalan pendataan ini. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kata Benyamin, memiliki aspek pendekatan yang berbeda dalam menjalani pendataan sensus penduduk.
Untuk itu, Benyamin menginstruksikan kepada para pejabat kewilayahan untuk melaksanakan semua proses ini dengan baik, dan tetap mengedepankan aturan. Ia juga berharap agar komunikasi antara Pemkot Tangsel bersama badan pelaksana dan pengawas pemilu dapat berjalan harmonis. Sehingga, tak ada lagi permasalahan berarti di kemudian hari.
Tak kalah penting, Benyamin mengingatkan jangan sampai ada sikap apatisme politik. "Entah tidak mau datang ke tempat pemilihan atau mungkin dia gak mau daftar, atau seperti apa lainnya, intinya sikap apatisme seperti ini harus kita hindari sedemikian rupa. Cara dan jalannya tentu dengan memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat kita. Agar pada waktunya bisa mengikuti semua proses politik," paparnya.
Senada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo meminta camat dan lurah agar dapat melaksanakan semua instruksi dari sekarang. Jangan sampai, semua target yang telah dicanangkan ini dikejar di menit-menit akhir.
"Ke depan kita akan menggunakan momentum pendataan yang sudah dilakukan demi kepentingan pelaksanaan Pemilu ini, baik Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilkada. Semuanya kan nanti akan sangat repot dan energi terkuras di 2024. Makanya dari sekarang harus mengatur pola agar dapat terpenuhi semua kebutuhan pendataan. Ini baru bicara pendataan belum yang lain," ujarnya seraya mengingatkan camat dan lurah untuk menyiapkan infrastruktur yang akan menjadi kebutuhan selama perhelatan pemilu mendatang. (OL-15)
Pemenang dianugerahi Tongkat Teratai dan Mahkota Teratai, sebagai simbol tanggung jawab dalam membawa nama Banten di ajang Nasional Duta Pariwisata Indonesia 2025.
Okta dikenal sebagai pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Menurut ibunya, Okta telah beberapa kali mencoba mendaftar sebagai anggota TNI dan Polri.
GUBERNUR Banten Andra Soni memperpanjang waktu pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.
Keluhan itu mereka sampaikan melalui Posko Pengaduan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang yang dibuka sejak awal Juni 2025 lalu.
KOALISI Pemuda Mahasiswa Banten (KPMB) menyampaikan beberapa catatan terkait aksi tanam mangrove yang digelar di kawasan pesisir Tangerang
Andra Soni untuk rencana perluasan MRT, sedangkan untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum dilakukan.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved