Kamis 07 Juli 2022, 09:43 WIB

Bahlil Bakal Sidak Langsung Holywings untuk Periksa Izin Usaha

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Bahlil Bakal Sidak Langsung Holywings untuk Periksa Izin Usaha

ANTARA/Aprillio Akbar
Satpol PP memasang stiker penyegelan outlet Holywings di kawasan Mega Kuningan, Jakarta.

 

MENTERI Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berencana memeriksa langsung izin usaha Holywings di Jakarta.

Usai kasus promo minuman keras gratis untuk orang bernama Muhammad dan Maria viral, ditemukan fakta izin perusahaan Holywings yang didaftarkan restoran, tapi justru menawarkan operasional bisnis hiburan seperti bar. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran.

"Senin depan, saya mau melakukan peninjauan ke Holywings terhadap izin-izinnya. Kita turun cek, panggil manajemenya. Uji petik saja," kata Bahlil di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (6/7).

Baca juga: DKI Harus Jeli Potensi Holywings Ajukan Perubahan Izin Usaha

Holywings dinyatakan melakukan pelanggaran usaha dan bisnis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

Namun, DKI menyebut izin operasional perusahaan itu diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem online single submission (OSS).

"Saya denger DPMPSTP rapat dengan DPRD DKI itu keluar pernyataan (izin operasional) dari Kementerian nvestasi. Tapi, coba cek lembarannya (izin operasional) siapa yang teken tanda tangannya?" kilah Bahlil.

Ia berujar jika lembar operasional izin usaha Holywings diteken oleh Kementerian Investasi, maka pihaknya akan menurunkan satuan tugas (satgas).

Tapi, lanjut Bahlil, jika Pemprov DKI yang meneken izin usaha itu, patut dipertanyakan.

Pasalnya, Holywings ternyata hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221 untuk pengecer minuman beralkohol. Dengan kata lain bisa menjual minuman beralkohol untuk dibawa pulang.

Namun, nyatanya alkohol dikonsumsi di tempat. Hal seperti ini dibutuhkan pengawasan daerah, bukan dari pusat. DKI punya kewenangan menutup izin usaha itu jika diketahui selama ini perusahaan itu berizin ilegal.

"Kalau (izin usaha) itu yang saya teken, saya akan turunkan satgas dari Kementerian Investasi untuk mengecek. Kalau dia (DKI) yang teken, maka ditanyakan," ucapnya.

"Kalau KBLI nya restoran keluar izin, tapi dia pakai bar, cabut, dia (Holywings) salah," pungkasnya.

Unggahan promosi minuman beralkohol dari Holywings memicu kontroversi usai viral di media sosial. Dalam promosi itu disebutkan bahwa mereka yang bernama Muhamad dan Maria bisa mendapatkan satu botol minuman beralkohol gratis tiap Kamis dengan syarat membawa kartu identitas.

Kepolisian pun telah menetapkan enam staf Holywings sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 16 Ayat 1 dan 2 UU ITE, Pasal 156 a KUHP, Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, dan Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. (OL-1)

Baca Juga

Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Anies Baswedan Tetapkan Tarif Integrasi Transportasi Rp10 Ribu

👤Irfan Julyusman 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 21:31 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan tarif integrasi transportasi Transjakarta, MRT, dan LRT dengan nominal maksimal...
ANTARA/Fikri Yusuf

Polisi Sebut Tanaman Koka di Kebun Raya Bogor sudah Mati

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 20:43 WIB
Tanaman koka dipakai untuk penelitian sejak 1978 di Balai Penelitian Rempah dan Obat (Balitro) Lembang, Jawa...
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Tarif Integrasi Berlaku di 28 Koridor Bus Transjakarta

👤Selamat Saragih 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 19:53 WIB
DKI Jakarta sudah resmi menerapkan tarif integrasi antar moda maksimal Rp10.000. Tarif tersebut berlaku di 28 koridor dan halte...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya