Sabtu 14 Mei 2022, 14:10 WIB

Penculik Anak Dijerat UU TPKS, KSP: Hukuman Bisa Lebih Berat

Mediaindonesia | Megapolitan
Penculik Anak Dijerat UU TPKS, KSP: Hukuman Bisa Lebih Berat

MI/DEDE SUSIANTI
Tersangka penculik anak, Abbi Rizal Afif (kedua kiri)

 

KETUA DPR Puan Maharani mengatakan pelaku penculikan anak di Jakarta dan Bogor dijerat dua undang-undang, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Pelaku dapat dijerat dengan dua undang-undang sekaligus, yaitu UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, hari ini.

Hal senada juga disampaikan Staf Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Erlinda.

"Apabila diduga nanti pada saat penyidikan sudah tahapan P21 (dinyatakan lengkap) ternyata ada tindak pidana kekerasan seksual, maka itu bisa dijerat UU TPKS dan diintegrasikan dengan UU yang sudah ada, yaitu UU Perlindungan anak dengan sistem peradilan anak," kata Erlinda.

Hukuman bagi pelaku juga bisa lebih berat, katanya, mulai dari kurungan penjara sampai kebiri kimia. Dia menjelaskan UU TPKS juga mengatur adanya restitusi atau ganti rugi kepada korban.

Baca juga: Puan Minta Penculik yang Cabuli Anak Dijerat dengan UU TPKS

"Pihak kepolisian dengan sendirinya otomatis harus ada dalam penyidikan. Dia memasukkan hak restitusi bagi korban ini sehingga terduga pelaku harus memberikan restitusi itu seperti yang diatur dalam UU TPKS," jelasnya.

Saat ini, dia mengatakan, Kantor Staf Kepresidenan terus berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepolisian RI (Polri) untuk mengetahui perkembangan kasus penculikan tersebut.

KSP juga mendorong pemerintah daerah untuk membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dorongan itu muncul karena kini, dari 500 lebih kabupaten di seluruh Indonesia, hanya separuh yang memiliki UPTD PPA, padahal unit itu dapat menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak.

"UPTD PPA berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain, termasuk kekerasan seksual," ujar Erlinda.(Ant/OL-4)

Baca Juga

Antara

Bareskrim Blokir Rekening Tersangka Fahrenheit Senilai Rp70 Miliar

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 19 Mei 2022, 19:18 WIB
Penyitaan itu untuk memenuhi barang bukti. Sekaligus bisa dijadikan sebagai pengembalian kerugian...
MI/Ramdani

Anies Perpanjang Masa Jabatan Pengurus RT dan RW di Jakarta Jadi Lima Tahun

👤Selamat Saragih 🕔Kamis 19 Mei 2022, 18:26 WIB
GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, memperpanjang masa jabatan pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di Jakarta menjadi lima...
MI/Vicky Gustiawan

Bangku Penonton Sirkuit Formula E akan Dipasang Atap

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 19 Mei 2022, 17:02 WIB
Selain itu, pemasangan pagar pembatas sirkuit juga dalam tahap pelaksanaan. Pagar ini akan langsung diawasi, serta diperiksa keamanannya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya