Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebutkan anggaran pengadaan baju dinas DPRD DKI senilai Rp1,7 miliar sudah melalui berbagai pertimbangan. Harga tersebut pun dinilainya wajar karena akan dibagi untuk 106 anggota DPRD DKI.
Anggaran pengadaan baju dinas dilakukan setiap tahun untuk lima potong baju yakni jas untuk acara resmi, baju adat betawi, dan baju safari. Mujiyono pun berpendapat tidak ada yang salah dalam pengadaan baju dinas anggota DPRD DKI karena sudah sesuai aturan yakni Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017.
Jika dihitung, maka tiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan lima potong baju seharga masing-masing Rp16 juta per potongnya.
"Jadi lima potong itu sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017. Disebutkan di pasal 13 dan 14," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (29/3).
"Lima potong salah satunya yang menjadi ciri khas daerah. Salah satunya baju betawi. Harganya sesuai dengan e-budgeting dan dilelang terbuka," jelasnya.
Anggaran pengadaan baju dinas tersebut diajukan oleh Sekretariat DPRD DKI dan disetujui oleh DPRD DKI.
Selain untuk baju adat Betawi, anggota pun diberi kebebasan untuk membuat baju jenis lainnya sesuai kebutuhan selama menjabat sebagai anggota DPRD DKI selama nilainya tidak melebihi pagu anggaran.
"Ada yang bikin jas empat-empatnya, ada yang bikin ini, atau ada yang bikin baju Betawi 2 potong," tandasnya. (OL-12)
---
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved