Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebutkan anggaran pengadaan baju dinas DPRD DKI senilai Rp1,7 miliar sudah melalui berbagai pertimbangan. Harga tersebut pun dinilainya wajar karena akan dibagi untuk 106 anggota DPRD DKI.
Anggaran pengadaan baju dinas dilakukan setiap tahun untuk lima potong baju yakni jas untuk acara resmi, baju adat betawi, dan baju safari. Mujiyono pun berpendapat tidak ada yang salah dalam pengadaan baju dinas anggota DPRD DKI karena sudah sesuai aturan yakni Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017.
Jika dihitung, maka tiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan lima potong baju seharga masing-masing Rp16 juta per potongnya.
"Jadi lima potong itu sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017. Disebutkan di pasal 13 dan 14," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (29/3).
"Lima potong salah satunya yang menjadi ciri khas daerah. Salah satunya baju betawi. Harganya sesuai dengan e-budgeting dan dilelang terbuka," jelasnya.
Anggaran pengadaan baju dinas tersebut diajukan oleh Sekretariat DPRD DKI dan disetujui oleh DPRD DKI.
Selain untuk baju adat Betawi, anggota pun diberi kebebasan untuk membuat baju jenis lainnya sesuai kebutuhan selama menjabat sebagai anggota DPRD DKI selama nilainya tidak melebihi pagu anggaran.
"Ada yang bikin jas empat-empatnya, ada yang bikin ini, atau ada yang bikin baju Betawi 2 potong," tandasnya. (OL-12)
---
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved