Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebutkan anggaran pengadaan baju dinas DPRD DKI senilai Rp1,7 miliar sudah melalui berbagai pertimbangan. Harga tersebut pun dinilainya wajar karena akan dibagi untuk 106 anggota DPRD DKI.
Anggaran pengadaan baju dinas dilakukan setiap tahun untuk lima potong baju yakni jas untuk acara resmi, baju adat betawi, dan baju safari. Mujiyono pun berpendapat tidak ada yang salah dalam pengadaan baju dinas anggota DPRD DKI karena sudah sesuai aturan yakni Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017.
Jika dihitung, maka tiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan lima potong baju seharga masing-masing Rp16 juta per potongnya.
"Jadi lima potong itu sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017. Disebutkan di pasal 13 dan 14," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (29/3).
"Lima potong salah satunya yang menjadi ciri khas daerah. Salah satunya baju betawi. Harganya sesuai dengan e-budgeting dan dilelang terbuka," jelasnya.
Anggaran pengadaan baju dinas tersebut diajukan oleh Sekretariat DPRD DKI dan disetujui oleh DPRD DKI.
Selain untuk baju adat Betawi, anggota pun diberi kebebasan untuk membuat baju jenis lainnya sesuai kebutuhan selama menjabat sebagai anggota DPRD DKI selama nilainya tidak melebihi pagu anggaran.
"Ada yang bikin jas empat-empatnya, ada yang bikin ini, atau ada yang bikin baju Betawi 2 potong," tandasnya. (OL-12)
---
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp87 miliar.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
MK memerintahkan KPU di 14 daerah untuk menggelar PSU di semua tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan 10 daerah lainnya diperintahkan menggelar PSU di sebagian TPS.
MK juga membatalkan keputusan KPU Banjarbaru yang memenangkan pasangan Lisa Halaby-Wartono.
Pemerintah pusat mesti mengoordinasikan daerah-daerah yang PSU dalam rangka memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya.
SELURUH jajaran Korps Bhayangkara diingatkan untuk tetap meningkatkan dedikasi, loyalitas, serta menggunakan anggaran secara tepat dan bertanggung jawab.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved