Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebutkan anggaran pengadaan baju dinas DPRD DKI senilai Rp1,7 miliar sudah melalui berbagai pertimbangan. Harga tersebut pun dinilainya wajar karena akan dibagi untuk 106 anggota DPRD DKI.
Anggaran pengadaan baju dinas dilakukan setiap tahun untuk lima potong baju yakni jas untuk acara resmi, baju adat betawi, dan baju safari. Mujiyono pun berpendapat tidak ada yang salah dalam pengadaan baju dinas anggota DPRD DKI karena sudah sesuai aturan yakni Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017.
Jika dihitung, maka tiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan lima potong baju seharga masing-masing Rp16 juta per potongnya.
"Jadi lima potong itu sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017. Disebutkan di pasal 13 dan 14," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (29/3).
"Lima potong salah satunya yang menjadi ciri khas daerah. Salah satunya baju betawi. Harganya sesuai dengan e-budgeting dan dilelang terbuka," jelasnya.
Anggaran pengadaan baju dinas tersebut diajukan oleh Sekretariat DPRD DKI dan disetujui oleh DPRD DKI.
Selain untuk baju adat Betawi, anggota pun diberi kebebasan untuk membuat baju jenis lainnya sesuai kebutuhan selama menjabat sebagai anggota DPRD DKI selama nilainya tidak melebihi pagu anggaran.
"Ada yang bikin jas empat-empatnya, ada yang bikin ini, atau ada yang bikin baju Betawi 2 potong," tandasnya. (OL-12)
---
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved