Selasa 22 Maret 2022, 15:31 WIB

Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta Harus Dibenahi

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta Harus Dibenahi

Antara
Pedagang mengisi air bersih ke dalam jerigen di Muara Angke, Jakarta.

 

WILAYAH DKI Jakarta belum mampu menjamin ketersediaan air bersih yang mudah diakses dan berkelanjutan untuk warga. Hal itu ditandai dengan masih adanya warga Jakarta yang kesulitan mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Minimnya pemenuhan hak atas air tersebut tidak terlepas dari swastanisasi air, diskriminasi pemasangan pipa PDAM dan buruknya pengelolaan sumber daya air. Pemprov DKI juga dinilai lebih memandang masyarakat sebagai target pasar daripada warga yang harus dipenuhi hak atas airnya.

“Alih-alih memenuhi hak warga, investasi condong menjadikan warga sebagai target pasar yang memberikan keuntungan besar bagi investor, lantas merugikan negara hingga Rp18,2 triliun. Membebani warga yang harus membayar air dengan tarif hingga Rp7.800/m3," ujar Direktur Eksekutif Walhi DKI Suci Fitriah Tanjung dalam keterangan resmi, Selasa (22/3).

Baca juga: PAM Jaya Layani 68% Warga DKI Jakarta

Regulasi pemasangan pipa PDAM yang tertuang dalam Pergub DKI Nomor 16 Tahun 2020, juga cenderung diskrimintaif pada golongan tertentu. Warga Jakarta yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, tidak bisa memasang pipa PDAM sebagaimana mestinya. 

Sebagai gantinya, mereka mengakses air dengan sistem master meter. Namun, sistem ini justru membebani masyarakat dengan harga yang tidak menentu dan ketersediaan air yang terbatas.

Minimnya peran pemerintah dalam menyediakan layanan akses air bersih juga berkaitan dengan maraknya ekstraksi air tanah dangkal, dengan kedalaman kurang dari 40 meter oleh sebagian besar warga. Namun, air tanah di Jakarta sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan, karena sudah terkontaminasi dan tidak layak dikonsumsi.

Baca juga: Keberadaan dan Kualitas, Permasalahan Air Minum saat Ini

Dinas Lingkungan Hidup DKI bahkan merilis data yang menunjukan kualitas air tanah di Jakarta mayoritas berada dalam kondisi tercemar berat. Penggunaan air tanah dalam lebih dari 50 meter, juga dilakukan pelaku bisnis untuk operasional usaha, seperti hotel, dan gedung perkantoran. 

Pengambilan air tanah dalam ini mengakibatkan laju penurunan tanah semakin meningkat setiap tahun. Kemudian, diperparah dengan tingginya beban tanah akibat bangunan besar yang berdiri di atas permukaan tanah Jakarta. 

"Pemerintah belum memiliki mekanisme yang ketat, baik dalam hal perizinan maupun dalam memantau ekstraksi air tanah dalam, yang dilakukan para pelaku bisnis," pungkas Suci.(OL-11)
 

Baca Juga

Ist

Sambut Liburan Akhir Tahun, Cafe Le Bay Hadir di Batavia PIK

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 November 2022, 09:35 WIB
Le Bay merupakan sebuah kafe modern 4 lantai dengan konsep kreatif yang kuat bernuansa tepi pantai, sehingga menyatu dengan suasana...
dok.ist

Sahabat Sandi Kabupaten Tangerang Gelar Pasar Murah untuk Nelayan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 November 2022, 07:52 WIB
RATUSAN voucher paket sembako murah digelontorkan kepada nelayan dan masyarakat sekitar oleh Sahabat Sandi Kabupaten Tangerang di Desa...
ANTARA/Aditya Pradana Putra

Tiang Pantograf Roboh Timpa KRL hingga Anjlok di Kampung Bandan

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 26 November 2022, 20:10 WIB
Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya Sabtu (26/11) siang hingga sore ini membuat sebuah tiang pantograf roboh menimpa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya