Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi (Sipangsi) dan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Diharapkan dengan aplikasi ini, partisipasi pemilih di Kota Tangsel bisa meningkat.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Benyamin Davnie saat melaunching dan meresmikan RPP di Setu,Tangsel, Kamis (23/12). "Saya menyambut baik launching ini sebagai langkah maju.Saya berharap partisipasi pemilih di Kota Tangsel bisa meningkat," harap Benyamin
Disebutkan, Sipangsi dapat digunakan dalam pemilihan apapun baik pemilihan RT, RW maupun lainnya. Benyamin berharap, aplikasi yang diluncurkan dapat bermanfaat dalam pemilihan diberbagai tingkatan dan dapat digunakan dalam pemilihan tingkat nasional.
"Melalui sistem informasi yang diluncurkan bisa mempermudah kita sekalian untuk mengetahui posisi datanya ada dimana. Harapannya RPP dan Sipangsi ini bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Tangsel, dengan ditandai meningkatnya pemilih dan yang hadir saat pemungutan suara," jelasnya.
Ketua KPU Kota Tangsel M. Taufiq MZ mengatakan Sipangsi merupakan maskot di Pilkada 2020. Sipangsi menjadi aplikasi kita yakni sistem informasi pemilu dan pemilihan Kota Tangerang Selatan terintegrasi (Sipangsi).
Taufiq mengatakan, pada RPP terdapat input e-voting sebagai sarana atau media pendidikan demokrasi dan politik di Kota Tangsel. "Maka RPP kami harus berinovasi secara digital dan milenial yakni dengan semua informasi kepemiluan ada dalam genggaman kita lewat Sipangsi. disana ada coklit sampai tataran atau titik koordinat semua TPS yang ada di Tangsel infonya ada disana," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, salah satu kunci penting dalam demokrasi adalah partisipasi masyarakat. "Partisipasi tidak hanya terbatas pada partisipasi pemilih saat pemungutan suara tapi, keterlibatan masyarakat secara luas pada proses pemilu. Agar pemilu sukses maka keterlibatan dan partisipasi masyarakat diperlukan," ujarnya.
Aplikasi Sipangsi didalamnya terdapat banyak fitur dan itu bagian dari KPU yang ingin memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai hal terkait pemilu. (OL-15)
BANJIR melanda kawasan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, pada Jumat (2/1) malam. Musibah itu berdampak langsung pada masyarakat di sekitar kawasan Ciwandan.
ASTON Serang Hotel & Convention Center meraih empat penghargaan prestisius dalam GM Conference Archipelago berkat kinerja unggul.
Kombinasi dinamika atmosfer ini memicu potensi Hujan Sedang hingga Lebat. Masyarakat di Indonesia dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi Hujan Lebat
ICW menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) jaksa di Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Menurut ICW reformasi di tubuh Kejaksaan lemah.
Kejaksaan Agung bergerak cepat setelah tiga jaksa di Banten ditangkap dalam kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved