Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan pihaknya akan menutup Jalan Merdeka Selatan ketika massa buruh bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/12).
“Karena setelah dari Patung Kuda diperkirakan buruh juga akan mampir ke sekitar Balai Kota. Jadi kemungkinan Jalan Merdeka Selatan nanti juga akan kita tutup,” ungkap Sambodo, Rabu (8/12).
Baca juga: Ada Aksi Buruh, Polda Metro Jaya Bakal Perluas Penutupan Jalan
Tak hanya di Jalan Merdeka Selatan, penutupan diperluas hingga ke persimpangan MH Thamrin dan Kebon Sirih.
Sambodo menerangkan bahwa Jalan Merdeka Barat telah ditutup menggunakan kawat berduri yang membentang menutup jalan. Kemudian, kata Sambodo, pihaknya telah menyiapkan dua unit water canon Brimob jug disiagakan di lokasi.
“Seperti biasa jalan Gambir, Harmoni, dan seputar Istana kita tutup tapi situasional.
Jalan Budi Kemuliaan masih kita buka, Merdeka Selatan, Sarinah menunju bundaran Patung Kuda masih kita buka,” tuturnya.
Diketahui, Polda Metro Jaya bakal memperluas penutupan jalan guna merespons adanya aksi buruh di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/12/).
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan perluasan penutupan jalan ini dilakukan merespons massa buruh yang mulai berdatangan dari Bekasi, Tangerang dan Pulo Gadung. (OL-6)
Sebagian pekerja perempuan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran laktasi atau menyusui ditempat kerja. Bagaimana solusinya?
Aksi para buruh itu membuat arus lalu-lintas di Jalan Veteran arah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan.
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Mereka menolak Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2023 tentang Pengupahan dijadikan landasan bagi penghitungan kenaikan upah buruh pada 2024.
Pihaknya menolak UMP yang baru saja diumumkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin karena formulasi kenaikan UMP menggunakan PP 51 tahun 2023.
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved