Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DIREKTUR Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan pihaknya akan menutup Jalan Merdeka Selatan ketika massa buruh bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/12).
“Karena setelah dari Patung Kuda diperkirakan buruh juga akan mampir ke sekitar Balai Kota. Jadi kemungkinan Jalan Merdeka Selatan nanti juga akan kita tutup,” ungkap Sambodo, Rabu (8/12).
Baca juga: Ada Aksi Buruh, Polda Metro Jaya Bakal Perluas Penutupan Jalan
Tak hanya di Jalan Merdeka Selatan, penutupan diperluas hingga ke persimpangan MH Thamrin dan Kebon Sirih.
Sambodo menerangkan bahwa Jalan Merdeka Barat telah ditutup menggunakan kawat berduri yang membentang menutup jalan. Kemudian, kata Sambodo, pihaknya telah menyiapkan dua unit water canon Brimob jug disiagakan di lokasi.
“Seperti biasa jalan Gambir, Harmoni, dan seputar Istana kita tutup tapi situasional.
Jalan Budi Kemuliaan masih kita buka, Merdeka Selatan, Sarinah menunju bundaran Patung Kuda masih kita buka,” tuturnya.
Diketahui, Polda Metro Jaya bakal memperluas penutupan jalan guna merespons adanya aksi buruh di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/12/).
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan perluasan penutupan jalan ini dilakukan merespons massa buruh yang mulai berdatangan dari Bekasi, Tangerang dan Pulo Gadung. (OL-6)
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved