Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan pihaknya akan menutup Jalan Merdeka Selatan ketika massa buruh bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/12).
“Karena setelah dari Patung Kuda diperkirakan buruh juga akan mampir ke sekitar Balai Kota. Jadi kemungkinan Jalan Merdeka Selatan nanti juga akan kita tutup,” ungkap Sambodo, Rabu (8/12).
Baca juga: Ada Aksi Buruh, Polda Metro Jaya Bakal Perluas Penutupan Jalan
Tak hanya di Jalan Merdeka Selatan, penutupan diperluas hingga ke persimpangan MH Thamrin dan Kebon Sirih.
Sambodo menerangkan bahwa Jalan Merdeka Barat telah ditutup menggunakan kawat berduri yang membentang menutup jalan. Kemudian, kata Sambodo, pihaknya telah menyiapkan dua unit water canon Brimob jug disiagakan di lokasi.
“Seperti biasa jalan Gambir, Harmoni, dan seputar Istana kita tutup tapi situasional.
Jalan Budi Kemuliaan masih kita buka, Merdeka Selatan, Sarinah menunju bundaran Patung Kuda masih kita buka,” tuturnya.
Diketahui, Polda Metro Jaya bakal memperluas penutupan jalan guna merespons adanya aksi buruh di depan Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/12/).
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menerangkan perluasan penutupan jalan ini dilakukan merespons massa buruh yang mulai berdatangan dari Bekasi, Tangerang dan Pulo Gadung. (OL-6)
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved