Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menemui ratusan buruh yang berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta sore ini. Audiensi tersebut dimaksudkan untuk berdialog terkait penentuan UMP tahun depan.
Anies mengungkapkan, pihaknya sulit untuk tidak menaati aturan pemerintah pusat terkait penetapan UMP.
Baca juga:Tim Labfor Polri Dikerahkan Ungkap Penyebab Robohnya Gedung SMAN 96
"Saya sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang sekarang ada di dalam PP dan lain-lain adalah ketentuan yang harus dilaksanakan," kata Anies, Kamis (18/11).
Ia pun menegaskan akan berupaya untuk memberikan insentif pada para buruh agar bisa menekan pengeluaran pokok seperti di bidang transportasi dan sembako.
Dari hasil survei berbagai lembaga transportasi termasuk Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), rata-rata warga DKI mengeluarkan 20%-25% dari pendapatannya hanya untuk ongkos transportasi.
"Dengan diberikan biaya transportasi gratis maka mereka langsung mendapatkan keleluasaan. Itu contoh," ujarnya.
Kedua, Anies berencana memberikan program pangan murah bagi para buruh melalui koperasi-koperasi buruh.
"Kita menyiapkan koperasi-koperasi dimana Pasar Jaya mengirimkan. Kebutuhan pangan lewat koperasi-koperasi itu lalu. Para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dengan harga yang lebih mahal," tuturnya.
"Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP itu mengatur pendapatan maka di situ maka diatur ketentuannya dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," lanjutnya.
Sebelumnya, ratusan buruh berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut adanya kenaikan UMP sebesar 3,57% dari Rp4,41 juta menjadi Rp4,57 juta. (OL-6)
DI Indonesia ditemukan masih ada sekitar 14 juta pekerja yang menerima upah di bawah standar, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK).
PERWAKILAN buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan konsolidasi terkait rencana untuk kembali melakukan aksi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta merupakan hasil pembahasan panjang dan transparan di Dewan Pengupahan,
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Buruh berencana menggelar aksi demonstrasi besar pada 29-30 Desember 2025. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi utama: Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung.
Pemerintah melalui masing-masing Pemerintah Daerah telah resmi merilis penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved