Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemberian dana hibah bagi operasional organisasi keagamaan di Ibu kota Indonesia itu telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Terkait dana hibah, semuanya dana hibahnya ini disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov DKI Jakarta," kata dia di Jakarta Selatan, hari ini.
Riza mengakui besaran dana hibah ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta lebih besar dibanding dua organisasi islam lainnya, yakni, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah DKI.
Hal itu, kata dia, tidak terlepas dari status MUI sebagai induk organisasi masyarakat Islam yang membawahi sejumlah organ Islam lainnya.
Baca juga: Rawan Bencana, Walhi: Data BMKG Tak Boleh Diabaikan
"Memang APBD kita terkontraksi cukup tinggi. Dan MUI memang lebih tinggi dana hibahnya bantuannya daripada NU dan Muhammadiyah," katanya.
Sebelumnya, sejumlah pemberitaan menyebutkan adanya ketimpangan besaran dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta, antara lain PWNU Jakarta dan PW Muhammadiyah Jakarta.
Komisi E DPRD bersama Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta pun segera menata ulang besaran pemberian dana bantuan hibah bagi operasional tempat ibadah di Ibu kota Indonesia itu.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria dalam keterangan di Jakarta, Selasa, menyatakan setidaknya ada batasan yang jelas dalam menentukan alokasi dana hibah yang diproyeksikan melalui skema APBD, pasalnya dana hibah yang diajukan seringkali melebihi besaran pagu melalui proposal, khususnya perencanaan kegiatan rehab fisik bangunan tempat ibadah.
"Oleh karena itu formulasi diperlukan, sehingga di tahun 2022 bisa semua terayomi," katanya.(Ant/OL-4)
Pejabat Departemen Pertahanan AS memperingatkan pemerintahan Trump terkait penghentian hibah penelitian ancaman biologis, berisiko terhadap keamanan nasional.
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
KPK turut memeriksa lima saksi untuk mendalami kasus inn. Mereka diminta menjelaskan kepemilikan aset milik tersangka sekaligus anggota DPR Anwar Sadad (AS).
Program budi daya nila dan aquaponik di Desa Karyasari memanfaatkan lahan total seluas 1.200 meter persegi.
Uang gratis? Ada! Temukan cara dapatkan uang gratis tanpa ribet! Tips & trik dapat uang online & offline, dijamin cuan! Klik sekarang!
Kemudian, bantuan sosial lainnya di lintas sektoral dengan total lebih dari USD 28 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved