Ombudsman Jakarta Kritisi Pemasangan Stiker Pada Warga yang Belum Divaksinasi

OMBUDSMAN Jakarta Raya mengingatkan agar Polda Metro Jaya tidak melakukan pemasangan stiker bagi warga yang belum di vaksin. 

“Ada potensi Maladmintrasi berupa penyalahgunaan wewenang karena tidak ada acuan regulasi yang memperkenankannya dan itu sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta,” terang Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho dalam keterangan resminya, Senin (16/8).

Teguh sepakat dengan pendekatan yang ditawarkan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam hal pra-vaksinasi, yakni melakukan pendataan warga yang akan melaksanakan vaksin di Jakarta dengan mengutamakan pendataan yang dilakukan oleh RT/RW. 

“Sudah saatnya indikator keberhasilan kinerja RT/RW sampai kelurahan diubah dari menghindari wilayahnya masuk ke dalam zona merah menjadi percepatan validasi penerima vaksin Jakarta,” kata dia.

Kemudian, Ombudsman Jakarta Raya menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya membantu RT/RW untuk melakukan proses pendataan secara langsung untuk mengetahui warga yang bersedia di vaksin tapi belum mendapat kesempatan, warga yang tidak dapat di vaksin karena menderita komorbid, yang tidak terkontrol atau penyebab lain sehingga yang bersangkutan tidak mungkin di vaksin. 

“Perlu ada template form pendataan yang mencakup hal-hal tersebut agar Pemprov DKI bisa mengambil kebijakan yang tepat termasuk kemungkinan memberlakukan diskriminasi positif kepada warga yang menolak vaksinasi tanpa alasan yang tepat seperti memiliki komorbid, tidak terkontrol untuk tidak mendapat jaminan dan bantuan sosial, layanan administrasi dan layanan publik lainnya, bahkan denda sebagaimana yang diatur di dalam Perpres 14/2021 tentang Perubahan Atas Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid -19,“ papar Teguh.

Baca juga : Lusa, Warga Bisa Olahraga di Ancol, Ini Syaratnya

Data dari RT/RW tersebut menjadi basis bagi pelaksanaan vaksinasi lanjutan sehingga penerima vaksin sudah tercapai, sesuai nama dan alamat (by name by address) termasuk warga yang bisa dikenai diskriminasi positif.

"Pelaksanaan vaksinasinya juga sudah lebih mudah, tidak lagi harus mempergunakan metode serbuan vaksin melalui event besar yang lebih berpotensi menjadi klaster penularan, tetapi langsung di faskes-faskes kesehatan di level RW dan kelurahan seperti Puskesmas, faskes BPJS, klinik 24 jam, bahkan bisa bekerjasama dengan Posyandu,” lanjut Teguh.

Berkenaan hal tersebut, Ombudsman juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus pada vaksinasi Covid-19 bagi warganya walaupun mendapat kemewahan jumlah vaksin yang melimpah karena masih ada sekitar 3 jutaan warga DKI Jakarta yang harus di vaksin dan lebih baik mendorong Kemenkes mendistribusikan vaksin di luar target warga Jakarta ke wilayah-wilayah penyangga yang angka vaksinasinya rendah karena ketimpangan dan diskriminasi distribusi vaksin oleh Kemenkes selama ini.

"Biarkan warga penyangga di urus oleh pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga mereka juga bisa membuat program vaksinasi yang lebih mudah diakses seperti di puskesmas-puskesmas wilayah mereka karena jumlah vaksinnya memadai dan tidak harus pergi ke Jakarta untuk mendapat vaksin,” jelas Teguh.

Sementara itu, sebagai dukungan bagi program vaksinasi Covid-19 nasional berupa penyediaan vaksin bagi warga non-Jakarta, sebaiknya hanya ditujukan bagi warga non-wilayah aglomerasi.

“Selain tetap mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional, penanganan vaksin bagi warga non-wilayah aglomerasi juga lebih mudah dilakukan karena jumlahnya tidak sebesar warga aglomerasi namun tetap mendukung upaya pencapaian vaksinasi nasional,” tutup Teguh. (OL-7)