Greepeace: Polusi Udara Memburuk Saat PPKM Darurat

GREENPEACE Indonesia mencatat kualitas udara di Jakarta justru memburuk selama masa PPKM Darurat yang berlaku pada 3 Juli lalu. Kualitas udara di Jakarta dikatakan perwakilan Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, sempat membaik selama penerapan PPKM Mikro terutama pada Juni.

Data ini diambil dari data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta baku mutu udara ambien (BMUA) di tujuh stasiun pengukuran yakni Jagakarsa, Lubang Buaya, Kelapa Gading, Bundaran HI, Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

Dari ketujuh stasiun pengukuran itu, banyaknya hari BMUA di atas standar 55 mikrogram per meter kubik pada Juni 2021 ialah 36 hari.

"Lalu pada Juli, jumlah hari di mana BMUA di atas ambang aman ini meningkat hingga tiga kali lipat yakni 94 hari. Ini menunjukkan rata-rata di tiap lokasi pengukuran tercatat 13,4 hari polusi udara terjadi melebihi ambang batas aman BMUA yang telah diatur yakni 55 mikrogram per meter kubik," kata Bondan dalam diskusi virtual Koalisi Ibukota, Selasa (10/8).

Selain dari indikator BMUA, data DLH DKI juga menunjukkan dari indikator Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) bahwa terjadi jumlah hari yang memiliki udara tidak sehat lebih banyak di PPKM Darurat yang dilaksanakan pada Juli dibandingkan selama PPKM Mikro pada bulan sebelumnya.

ISPU adalah metode pengukuran pencemaran udara dengan memakai rata-rata jumlah zat berbahaya dalam udara selama 24 jam. Semakin tinggi skornya, maka semakin berbahaya udara di suatu wilayah. Skor aman adalah yang memiliki angka pengukuran di bawah 100.

Metode ISPU ini diukur di enam stasiun yakni Bundaran HI, Jagakarsa, Kelapa Gading, Lubang Buaya, Kebon Jeruk, dan DKI Jakarta.

Dari hasil pengukuran ISPU diketahui total jumlah hari yang tercatat memiliki indeks udara tidak sehat ada 147 hari di enam stasiun di bulan Juni atau rata-rata di setiap wilayah stasiun memiliki 24,5 hari dengan udara yang tidak sehat. "Jumlah ini meningkat pada Juli dengan rata-rata 44 hari memiliki udara tidak sehat di keenam stasiun tersebut," ungkap Bondan.

Ia menjelaskan penyebab terjadinya peningkatan pencemaran udara di masa PPKM Darurat ialah karena mobilitas masyarakatyang tetap meningkat. Dari data pengukuran Stasiun Bundaran HI tercatat ada penurunan jumlah hari yang memiliki kualitas udara buruk.

Namun, hal sebaliknya terjadi di stasiun pengukuran yang berada di wilayah permukiman penduduk seperti Kelapa Gading, Jagakarsa, dan Kebon Jeruk.

"Ini menandakan mobilitas perkantoran memang turun akibat PPKM Darurat tapi tidak dengan mobilitas masyarakat di sekitar permukiman," jelas Bondan.

Meskipun pencemaran udara di masa pandemi covid-19 ini memang menurun bila dibandingkan saat normal ketika tidak ada pandemi, Greenpeace Indonesia tetap mendorong agar Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pencemaran udara.

Salah satunya dengan menambah alat pengukuran pencemaran udara sesuai standard yakni 10 alat per 3 juta populasi. Greenpeace Indonesia juga mendorong riset pencemaran udara secara berkala dan datanya bisa diungkapkan secara transparan ke publik.

"Perlunya langkah nyata mengendalikan pencemaran udara lintas batas wilayah secara menyeluruh berbasis dara saintifik," tukasnya. (OL-12)