Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVIS Pantura Kabupaten Tangerang Dulamin Zhigo menilai para pengamat yang menghembuskan isu mafia tanah diwilayah pantura, secara tidak langsung menggiring opini pantura bermasalah dan mengganggu iklim investasi.
"Patut diduga isu mafia tanah jelas dimainkan untuk tujuan membuat opini pantura gak ada baiknya dimata publik dan juga diduga mengganggu iklim investasi yang tengah progress dibangun diwilayah pantura," ungkap Zhigo dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8).
Sebagai pelaku sejarah yakni Kordinator Aksi Unjuk Rasa persoalan pertanahan yang tumpang tindih (overlap) di pantura, Zhigo menilai sudah clear/tidak ada masalah. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pejabat daerah seperti Bupati Tangerang dan DPRD sudah berjuang menyelesaikan aspirasi tersebut.
"Oleh sebab itu, saya tegaskan tidak ada yang namanya mafia tanah di pantura, itu clear. Peran BPN, Pak Bupati dan DPRD saya nilai sudah bekerja dengan baik untuk mengatasi masalah administrasi keperdataan tumpang tindih tanah itu," pungkasnya.
Ketua Forum Masyarakat Tangerang Utara (Formatur) ini menuturkan, narasi mafia tanah bukan hanya menakuti-nakuti masyarakat saja. Bahkan, pengembang yang tengah membantu pemerintah daerah mendongkrak pemulihan ekonomi pasca situasi pandemi.
"Memang hak orang menyatakan pendapat, tapi orang yang lebih tau kondisi kan pribumi yaitu masyarakat pantura. Wilayah kami ingin maju tentu momentum yang pas pengembang hadir berinvestasi di pantura membantu pemerintah wujudkan program kerja untuk kesejahteraan kabupaten tangerang khsusunya di pantura," paparnya.
Menurut Zhigo semua diwilayah manapun ada persoalan tapi jangan menjustifikasi mafia. Sebagai aktivis senior, ia mengaku setiap melihat persoalan secara utuh.
"Terlebih seluruh masyarakat pantura sangat ingin keluar dari zona kesulitan. Dengan adanya pihak ketiga (pengembang-red) pastinya akan merubah paradigma, kelak menjadi kawasan yang modern," demikian Zhigo.
Disisi lian, Zhigo berpesan kepada insan pers untuk lebih mengexpose hal positif di wilayah pantura Kabupaten Tangerang. Upaya tersebut, demi kemajuan pertumbuhan ekonomi di pantura dan menjamin kondusifitas iklim investasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Teman-teman wartawan yang kita hargai, saya berpesan untuk lebih memuat berita yang positif di pantura. Tak lain untuk memberi efek kemajuan pertumbuhan ekonomi dan menjamin iklim investasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo," pesannya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Community Centre Tangerang Utara, Baihaqi menilai hiruk pikuk narasi mafia tanah menjadi "hantu" di pantura Kabupaten Tangerang dimana mencoba mengkaitkan kehadiran pengembang.
Dirinya pun lantas menyesalkan pihak tertentu, kata Baihaqi malah seperti mencoba merusak kemajuan wilayahnya dengan framing tersebut.
Baihaqi menuturkan jika masyarakat pantura memiliki harapan tinggi dengan kehadiran para pengembang. Hal tersebut lantaran demi akses ketersedian prasarana fasilitas sosial, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang lebih baik.
"Masyarakat Pantura sangat menantikan kehadiran pengembang untuk membuka lapangan pekerjaan dan gaji yang layak. Selain aktivitas komersil, saya lihat pengembang menyediakan sarana ibadah, pendidikan yang berkaloborasi dengan penataan ruang yang nyaman," ujar Baihaqi beberapa waktu lalu.
Baihaqi menghimbau seluruh pihak jangan sampai membuat tersendat investor yang sudah berinvestasi dimana telah membantu pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Dengan kultur budaya disini, dibutuhkan kehadiran pengembang yang berani menjawab tantangan bahwa kehadirannya berdampak positif buat masyarakat dan pemerintah daerah, baik pengembang yang sudah berdiri dan masih berproses," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Kasus Vaksin Kosong di Pluit, Seorang Perawat Jadi Tersangka
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendukung penuh instruksi pihak Istana kepada Polri untuk menginvestigasi rangkaian teror yang menimpa sejumlah aktivis dan influencer.
Pihak dari pemerintah atau yang merasa diri bagian dan penguasa? Itulah yang harus diungkap oleh jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Mampukah mereka?
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
Dua aktivis di Kota Semarang, Adetya Pramandira (26) dan Fathul Munif (28) ditahan Polrestabes Semarang diduga berkaitan dengan unggahan di media sosial terkait aksi pada Agustus 2025 lalu.
Imbauan ditulis tangan disebarkan aktivis Pati yang menjenguknya dan ditujukan kepada warga Pati dan pendukungnya.
AFFA menggelar aksi damai di depan Plataran Hutan Kota, menyerukan agar perusahaan hotel mewah Plataran Group segera berkomitmen terhadap kebijakan telur bebas sangkar.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved