Ikappi Minta Syarat Kartu Vaksin di Pasar DKI Segera Dicabut

IKATAN Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut kebijakan pengunjung pasar wajib menunjukkan kartu vaksin covid-19 agar bisa berbelanja di pasar.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta No 402 tahun 2021. Menurut Ikappi, kebijakan itu semakin mematikan pendapatan pedagang pasar, terutama pasar nonpangan. 

Diketahui, pasar nonpangan saat ini dinilai sebagai yang paling terdampak pandemi covid-19. Pasalnya, cukup banyak pengusaha sekaligus pedagang pasar yang gulung tikar akibat pandemi.

Baca juga: Rentan Penularan Covid-19, Ada Usulan Masuk Pasar Wajib Bawa Kartu Vaksin

"Sebenarnya kami menyesalkan adanya persyaratan untuk menggunakan kartu vaksin," ujar Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri di Jakarta, Jumat (30/7).

Adapun pasar nonpangan di Jakarta umumnya pasar tekstil, seperti Pasar Cipulir dan Pasar Tanah Abang. Lalu, ada pasar kebutuhan pernak pernik pernikahan, seperti Pasar Jatinegara dan pasar mainan, yakni Pasar Gembrong dan Pasar Asemka. 

Baca juga: Polda Metro Terima Bantuan Rp2,5 Miliar untuk Sukseskan Vaksinasi Merdeka

Menurut Abdullah, pasar kategori tersebut memiliki peminat dari berbagai daerah. Bukan hanya dari Jabodetabek, namun juga dikunjungi warga dari luar Jawa, yang program vaksinasinya belum semasif di Jakarta.

"Sangat terdampak. Karena orang yang ke sini saja itu berat. Lalu, di sini enggak ada pembeli dan harus ada kartu vaksinasi. Ini menjadi persoalan dan problematika. Saya yakin Perumda Pasar Jaya tidak akan saklek," pungkasnya.

Ikappi pun siap melakukan vaksinasi covid-19 besar-besaran di sejumlah pasar wilayah Jakarta. Tujuannya, menciptakan herd immunity di kalangan pedagang pasar. Pelaksanaan vaksinasi untuk pedagang sudah dilaksanakan, seperti di Pasar Ciracas, Jakarta Timur.(OL-11)