Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SATUAN Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bogor mulai Jumat (23/7) hingga Minggu (25/7) akan menerapkan sistem ganjil genap (gage). Kebijakan itu diambil Satgas Covid-19 Kota Bogor sebagai implementasi dari perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 oleh pemerintah pusat.
Berbeda dengan sebelumnya, penerapan Gage yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas warga itu, akan diberlakukan selama 24 jam. Hal itu disampaikan Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam konferensi pers, bersama Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dandim 0606/Kota Bogor Kolonel Inf Roby Bulan, usai rapat di Balai Kota Bogor, Rabu (21/7).
Menurutnya, kebijakan gage menjadi pilihan karena ada pengecualian bagi kendaraan tertentu yang akan melintas, termasuk angkutan online, angkot hingga pengantar logistik.
"Berdasarkan evaluasi Satgas selama pelaksanaan PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021, pertama adalah Kota Bogor menjadi kota perlintasan. Kedua, banyak masyarakat yang akan berbelanja kebutuhan hari-hari itu juga ikut tersekat pada saat kami melakukan upaya pengurangan mobilitas,”terang Susatyo.
Lebih jauh, Susatyo mengatakan, sedikitnya akan ada 17 titik check point. Ke-17 titik itu yakni di Jembatan Merah, Empang (satu arah dari BTM), Baranangsiang, Mcd Lodaya, Simpang Denpom, Warung Jambu, SPBU Vivo Air Mancur, ex Bale Binarum, Underpass Solis, Tol BORR, SPBU Veteran, Salabenda, Ciawi, Darmaga, Yasmin dan Brimob Kedung Halang.
Ketentuan di lapangan nanti, kendaraan pribadi yang tidak sesuai (plat nomor ganjil/genap) pada hari itu akan diputarbalikan. Namun ada pengecualian bagi damkar, ambulance/mobil jenazah, tenaga kesehatan, kendaraan dinas, angkutan umum, angkutan online, angkutan logistik/sembako dan kondisi darurat lainnya.
Sedangkan Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa Satgas akan terus memperkuat langkah mengurangi mobilitas warga. Namun di sisi lain ingin melindungi dan memberikan perhatian kepada denyut ekonomi warga.
“Kita melihat walaupun beberapa hari terakhir ada tren angka-angka mulai membaik, namun demikian, masih jauh dari kata terkendali. Kita masih harus fokus untuk memastikan mobilitas tetap bisa dikendalikan, tetapi disisi lain perekonomian warga, terutama warga yang dhuafa harus kita perhatikan,” ujar Bima Arya. (OL-15)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11).
Peniadaan sistem ganjil-genap pada 16 September 2024, bertepatan dengan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved