Jumat 25 Juni 2021, 13:25 WIB

Pengetatan PPKM Tak Efektif Tanpa Bantuan Bagi Warga Miskin

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Pengetatan PPKM Tak Efektif Tanpa Bantuan Bagi Warga Miskin

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Polisi menggantungkan makanan pada pagar warga yang menjalani isolasi mandiri di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara

 

OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya menyoroti pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro adalah kompensasi bagi warga terdampak dalam bentuk bantuan sosial.

“Efektifitas pembatasan mobilitas warga tidak hanya bergantung pada pendekatan koersif berupa pengawasan dan penegakan Perda 2/2020 saja, namun juga kompensasi atas pembatasan tersebut,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho dalam keterangan resminya, Jumat (25/6).

Pembatasan mobilitas yang rata-rata mencapai 75% di hampir semua sektor termasuk penutupan tempat hiburan dan wisata bagaimanapun akan berdampak pada daya tahan ekonomi kelompok rentandi DKI Jakarta, termasuk masyarakat yang ekonominya menurun drastis akibat dampak pandemi covid-19.

Baca juga: Pos Pelayanan Vaksin Covid-19 Layani Masyarakat Tanpa Syarat KTP Domisili

Pembatasan mobilitas selama dua minggu akan memberikan beban berat bagi para pelaku ekonomi yang basis pendapatannya harian termasuk sektor informal. Untuk itu, Ombudsman juga meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan mitigasi bagi kelompok paling rentan secara ekonomi.

“Waktunya Pemprov bicara dengan DPRD untuk memastikan ketersediaan anggaran tambahan bantuan sosial afirmatif sebagai kompensasi pelaksanaan PPKM Mikro dengan Penebalan termasuk dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional karena PPKM Penebalan Mikro ini merupakan kebijakan pusat. Sekoersif apapun tindak penegakan dilakukan kepada orang yang basis ekonominya lemah, tidak mungkin menghambat mereka untuk melakukan aktivitas ekonomi terlebih sektor informal merupakan penopang ekonomi utama warga Jakarta,” lanjut Teguh.

Ombudsman berharap Kementerian Sosial dapat menjadi leading sector pendataan dan pendistribusian kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pembatasan PPKM.

“Kami berharap setelah Mensos melakukan pembagian telur rebus bagi sejumlah warga DKI di tengah PPKM, beliau tak berhenti di sana tapi juga menjadi leading sector bagi pendataandan pendistribusian kompensasi pembatasan selama PPKM untuk mendukung pemerintah daerah yang terkena kebijakan PKKM. Kalau bisa bukan hanya Jakarta tapi daerah lainnya,” tuturnya. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Wagub Riza: 75 Persen Bansos Tunai Terdistribusi

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 25 Juli 2021, 19:15 WIB
Riza juga meminta penerima BST untuk memanfaatkan bantuan tersebut secara benar, untuk memenuhi kebutuhan selama ada pembatasan kegiatan...
MI/Andri Widiyanto

Anies: 5% dari Kasus Aktif di Jakarta Bergejala Berat-Kritis

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 25 Juli 2021, 18:05 WIB
Gubernur DKI menyoroti banyaknya pasien covid-19 yang tidak mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit dan akhirnya meninggal...
MI/DEDE SUSIANTI

500 Paket Sembako Dibagikan ke Pengemudi Transportasi Umum di Bogor 

👤Dede Susianti 🕔Minggu 25 Juli 2021, 17:47 WIB
Menhub menjelaskan, terkait dengan syarat STRP bagi para pengemudi ojol tidak akan mempersulit para pengemudi ojol karena telah dibuat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pegasus Spyware, Senjata Pembungkam Wartawan

 Konsorsium media internasional bersama Amnesty International melaporkan lebih dari 50 ribu nomor telepon menjadi target spyware Pegasus.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya