Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya menyoroti pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro adalah kompensasi bagi warga terdampak dalam bentuk bantuan sosial.
“Efektifitas pembatasan mobilitas warga tidak hanya bergantung pada pendekatan koersif berupa pengawasan dan penegakan Perda 2/2020 saja, namun juga kompensasi atas pembatasan tersebut,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho dalam keterangan resminya, Jumat (25/6).
Pembatasan mobilitas yang rata-rata mencapai 75% di hampir semua sektor termasuk penutupan tempat hiburan dan wisata bagaimanapun akan berdampak pada daya tahan ekonomi kelompok rentandi DKI Jakarta, termasuk masyarakat yang ekonominya menurun drastis akibat dampak pandemi covid-19.
Baca juga: Pos Pelayanan Vaksin Covid-19 Layani Masyarakat Tanpa Syarat KTP Domisili
Pembatasan mobilitas selama dua minggu akan memberikan beban berat bagi para pelaku ekonomi yang basis pendapatannya harian termasuk sektor informal. Untuk itu, Ombudsman juga meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan mitigasi bagi kelompok paling rentan secara ekonomi.
“Waktunya Pemprov bicara dengan DPRD untuk memastikan ketersediaan anggaran tambahan bantuan sosial afirmatif sebagai kompensasi pelaksanaan PPKM Mikro dengan Penebalan termasuk dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional karena PPKM Penebalan Mikro ini merupakan kebijakan pusat. Sekoersif apapun tindak penegakan dilakukan kepada orang yang basis ekonominya lemah, tidak mungkin menghambat mereka untuk melakukan aktivitas ekonomi terlebih sektor informal merupakan penopang ekonomi utama warga Jakarta,” lanjut Teguh.
Ombudsman berharap Kementerian Sosial dapat menjadi leading sector pendataan dan pendistribusian kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pembatasan PPKM.
“Kami berharap setelah Mensos melakukan pembagian telur rebus bagi sejumlah warga DKI di tengah PPKM, beliau tak berhenti di sana tapi juga menjadi leading sector bagi pendataandan pendistribusian kompensasi pembatasan selama PPKM untuk mendukung pemerintah daerah yang terkena kebijakan PKKM. Kalau bisa bukan hanya Jakarta tapi daerah lainnya,” tuturnya. (OL-4)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Saat ini, sudah ada lebih dari 80% tenant yang ada di PGM terisi dan kembali buka. Bahkan, untuk tahun depan, PGM akan kedatangan tenant nasional.
Pertumbuhan ekonomi nasional cukup stabil lantaran konsisten tumbuh di atas 5% sejak triwulan IV 2021.
PPKM Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada semua pihak yang membantu menangani masalah pandemi
Good Doctor Technology Indonesia (Good Doctor) telah melakukan berbagai upaya komprehensif untuk mendukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi ini.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
"Proyeksi pertumbuhan di triwulan I ini diperkirakan mencapai 4,9% hingga 5% secara tahunan,".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved