Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PEMERINTAH pusat menunjukkan komitmennya dalam membantu Jakarta menangani berbagai permasalahan terutama yang menyangkut kesejahteraan warga.
Dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi DKI Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, DKI Jakarta adalah salah satu penopang perekonomian nasional. Ekonomi Jakarta berkontribusi hingga 17,56% perekonomian nasional.
Namun, perekonomian Jakarta pun tak luput dari goncangan karena pandemi covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah pengangguran di Jakarta yang naik pada Agustus 2020 lalu mencapai 10,5% dari Agustus 2019 sebesar 6,5%
"Untuk itu sangat penting bagi pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas perekonomian di Jakarta," kata Airlangga, Rabu (14/4).
Baca juga : Jakarta Jadi Kota Termahal Ke-20 di Dunia, Ariza Bingung
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat di antaranya dengan program bantuan keuangan melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Seperti diketahui, Jakarta memperoleh dana pinjaman PEN hingga Rp12,5 triliun yang akan dikucurkan secara bertahap dimulai sejak 2020.
Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan berupa pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti di bidang transportasi ada pembangunan MRT Fase 2 dari Bundaran HI ke Ancol Barat senilai Rp28 triliun
Di bidang transportasi, pemerintah juga memberikan dukungan pada pembangunan rute LRT Jakarta dari Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium (JIS) dan Velodrome-Manggarai dengan nilai investasi Rp14 triliun.
"Di bidang penyediaan air minum ada pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Jatiluhur 1 senilai Rp1,68 triliun yang akan memberikan air baku kepada Jakarta dan sekitarnya," terang Airlangga. (OL-7)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Pertumbuhan ekonomi di triwulan I dan II 2024 diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan IV 2023.
Reforma agraria tersebut, kata Airlangga, telah berperan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja
Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi, yakni 27,52% pada Mei 2023, sejalan dengan stance kebijakan likuiditas longgar Bank Indonesia.
PADA harian ini edisi 24 Maret 2023, penulis menuangkan opini berjudul Mencegah Risiko Sistemik di Sektor Perbankan.
Acara ICEA 2023 ini dapat meningkatkan motivasi khususnya di tim CSR untuk terus berinovasi dalam program pelaksanaan CSR demi meningkatkan kinerja bisnis
Investasi didorong untuk lebih ke daerah, mengembangkan sektor yang lesu karena pandemi maupun menopang perekonomian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved