KETUA Komunitas Bike to Work Poetoet Soedarjanto mendukung agar Pemprov DKI Jakarta dapat mempercepat pembangunan jalur sepeda permanen di Jakarta.
Saat ini Pemprov DKI tengah membangun jalur sepeda permanen sepanjang 11,3 km di Jl Jenderal Sudirman-Jl MH Thamrin. Pembangunan yang ditargetkan selesai bulan lalu itu molor. Hingga kini pemasakan beton pembatas berupa planter box baru 500 buah dari target 4ribuan buah.
"Tentu ini harus terus dibangun. Kita mendukung supaya Dishub DKI bisa mempercepat," kata Poetoet saat dihubungi, Kamis (8/4).
Ia mengatakan, jumlah pesepeda terus meningkat dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Meskipun jumlah pesepeda masih lebih sedikit dibandingkan jumlah pengguna kendaraan bermotor, pemerintah tetap wajib untuk membangun jalur sepeda.
Hal itu telah diamanatkan negara melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pada Pasal 25g, setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
Pasal 45b, fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi lajur sepeda. Pasal 62, Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
Oleh karena itu, pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
"Mau ada atau nggak ada pesepeda ya sebenarnya pemerintah tetap wajib untuk mengadakan jalur sepeda karena itu ada di UU, keputusan Menteri Perhubungan, semuanya lengkap. Jadi kalau tidak dibangun artinya nggak mau kotanya maju," pungkasnya.
Ia pun heran dengan komentar DPRD DKI Jakarta yang enggan untuk menyetujui program pembangunan jalur sepeda di Jakarta.
Poetoet menegaskan dirinya mau hadir dalam setiap diskusi yang dilakukan oleh DPRD DKI dan Pemprov DKI untuk membahas jalur sepeda.
"Saya datang terus kok. Saya selalu hadir untuk mengatakan betapa pentingnya jalur sepeda. Tapi mindset sudah terlanjut 'car oriented' jadi susah diubah," terangnya. (Put/OL-09)
