PEMPROV DKI Jakarta melaporkan saat ini wilayahnya dinyatakan keluar dari zona merah penyebaran covid-19. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan sebesar 83,34% wilayah di DKI Jakarta merupakan zona hijau, 16,51% zona kuning, 0,13% zona oranye, dan masih ada 0,02% yang masuk ke zona merah.
"Di DKI Jakarta saat ini zona hijau 83,34%, zona kuning 16,51%, zona oranye 0,13%, dan zona merah 0,02%," kata Marullah seperti dikutip dari akun Youtube Pusdalops BNPB, Senin (8/3).
Untuk update rekapitulasi zonasi selama PPKM berbasis mikro di tingkat RT per kabupaten kota pada 6 maret. Pertama, Jakarta sekarang ini 5 wilayahnya tercatat dari 30 ribuan RT ada 25.406 RT yang berstatus zona hijau, zona kuning ada 5.032 RT, zona oranye ada 39 RT, dan zona merah ada 6 RT.
"Untuk zona merah ada 6 RT. Seluruh RT zona merah ada di Jakarta Selatan," jelasnya.
Kemudian, untuk parameter PPKM tingkat kabupaten/kota. Saat ini kasus aktif totalnya di DKI Jakarta 3,7% kemudian kesembuhannya 95,08%, kematiannya 1,69%. Sementara itu, untuk Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit sekarang rata-rata berada di angka 64%.
Terdiri dari Jakarta Pusat sebesar 62%, Jakarta Utara sebesar 69%, Jakarta Barat sebesar 55%, dan Jakarta Selatan sebesar 65%, serta Jakarta Tumur sebesar 62%. Adapun untuk Kepulauan Seribu tidak ada rumah sakit di sana dan biasanya warga akan dirujuk ke rumah sakit di Jakarta Utara. Pemprov DKI sudah melaksanakan PPKM sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2021, Kepgub Nomor 172 tahun 2021, dan Instruksi Gubernur Nomor 8 tahun 2021.
baca juga: Tingkat Kesembuhan dari Covid-19 di DKI Jakarta 96,3 persen
Marullah juga memaparkan masih ada sejumlah hambatan dalam penerapan PPKM mikro. Di antaranya, masih tingginya mobilitas masyarakat dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pihaknya melihat di jalan atau lalu lintas masih sangat penuh. Selain itu, kemacetan terjadi di mana-mana.
"Artinya mobilitas warga masih sangat ramai di Jakarta," imbuhnya.
Hambatan kedua terdapat masyarakat dengan KTP DKI tetapi berdomisili di luar Jakarta atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan terkendala dalam proses tracing atau pelacakan kasus yang terjadi di Jakarta. (OL-3)
