Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi akan perjuangkan nasib lahan untuk embung di RW 03 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk solusi atasi banjir yang disebabkan dari luapan Kali Cipinang.
Ia meninjau langsung ke tempat yang rencananya akan dijadikan embung, Senin (22/2).
“Kalau ini jadi, maka akan banyak mereduksi genangan-genangan air di wilayah Kampung Rambutan dan Kampung Dukuh atau secara umum di Kramat Jati,” kata Suhaimi yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Timur V.
Suhaimi pun sudah mendengarkan permintaan dari tokoh masyarakat setempat agar pembangunan embung dapat dipercepat. Ia pun akan mendorong program ini agar bisa secepatnya dilakukan.
“Kita akan segera koordinasikan, selain ke Walikota dan Dinas terkait, juga dengan Pak Gubernur, kalau tidak ada masalah dengan lahannya, kita akan lihat anggarannya di 2021, jika tidak ada, insya Allah 2022 kita akan anggarkan, agar wilayah ini betul-betul digunakan sesuai dengan fungsinya dan terbebas dari banjir,” tutup Suhaimi.
Sementara itu, Camat Kramat Jati Eka Darmawan menjelaskan, luas lahan ini milik Pemprov DKI yang dikelola Dinas Sosial karena ada pengalihan aset dari Kemensos RI dari eks panti sosial.
“Pada 2017 sudah diusulkan untuk menjadi wilayah tangkapan air, yaitu embung aliran dari Kali Cipinang, namun sampai saat ini pengalihan asetnya masih belum selesai,” katanya.
menurut Eka, sejak 2017 sudah disosialisasikan wilayah ini untuk embung kepada warga yang menempati lahan ini. Warga yang menempati lahan tersebut sebagian besar adalah karyawan Kemensos RI dan sempat pindah ke rumah susun. Namun, karena asetnya belum dialihkan, akhirnya karyawan Kemensos RI tersebut kembali lagi menempati lokasi ini.
“Tapi pada prinsipnya mereka sudah setuju untuk dipindahkan jika sudah dialihkan,” tambahnya.
“Warga minta aspirasi ini agar didorong terus, agar pengalihan lahan dan kemudian pembangunan embung itu dilakukan dan semoga dapat menjadi solusi untuk dampak banjir,” kata Eka lagi.
Hal senada disampaikan Ketua RW 03, dirinya mengatakan, sudah 40 tahun menempati wilayah ini, sejak era Gubernur Sutiyoso.
“Warga sudah capek, hanya janji-janji saja untuk melakukan solusi banjir ini, dan warga disini sudah bersedia untuk dibebaskan lahannya, untuk kepentingan bersama agar tidak banjir lagi,” tandasnya. (OL-8)
Sebanyak 16 rukun tetangga (RT) di Jakarta Timur masih terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 30-80 cm. Banjir Jakarta Timur terjadi karena luapan Sungai Ciliwung.
Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, peristiwa itu terjadi pada pukul 15.30 WIB.
TINGGINYA intensitas hujan yang terjadi sejak Minggu (3/8) malam menyebabkan banjir bandang dan longsor menerjang Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
HUJAN deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Purbalingga dan Banyumas, Jawa Tengah, mengakibatan sejumlah bencana pada Minggu malam (3/8).
Asisten pembangunan DKI diminta agar merapikan dan mengelola dengan baik sepanjang sungai Ciliwung. Dengan begitu, bisa dijadikan tempat warga menikmati kota pada akhir pekan
Berdasarkan pendataan BPBD Kota Cimahi, ada 11 rumah dan satu sekolah yang terdampak banjir di Kelurahan Utama
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved