Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi akan perjuangkan nasib lahan untuk embung di RW 03 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk solusi atasi banjir yang disebabkan dari luapan Kali Cipinang.
Ia meninjau langsung ke tempat yang rencananya akan dijadikan embung, Senin (22/2).
“Kalau ini jadi, maka akan banyak mereduksi genangan-genangan air di wilayah Kampung Rambutan dan Kampung Dukuh atau secara umum di Kramat Jati,” kata Suhaimi yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Timur V.
Suhaimi pun sudah mendengarkan permintaan dari tokoh masyarakat setempat agar pembangunan embung dapat dipercepat. Ia pun akan mendorong program ini agar bisa secepatnya dilakukan.
“Kita akan segera koordinasikan, selain ke Walikota dan Dinas terkait, juga dengan Pak Gubernur, kalau tidak ada masalah dengan lahannya, kita akan lihat anggarannya di 2021, jika tidak ada, insya Allah 2022 kita akan anggarkan, agar wilayah ini betul-betul digunakan sesuai dengan fungsinya dan terbebas dari banjir,” tutup Suhaimi.
Sementara itu, Camat Kramat Jati Eka Darmawan menjelaskan, luas lahan ini milik Pemprov DKI yang dikelola Dinas Sosial karena ada pengalihan aset dari Kemensos RI dari eks panti sosial.
“Pada 2017 sudah diusulkan untuk menjadi wilayah tangkapan air, yaitu embung aliran dari Kali Cipinang, namun sampai saat ini pengalihan asetnya masih belum selesai,” katanya.
menurut Eka, sejak 2017 sudah disosialisasikan wilayah ini untuk embung kepada warga yang menempati lahan ini. Warga yang menempati lahan tersebut sebagian besar adalah karyawan Kemensos RI dan sempat pindah ke rumah susun. Namun, karena asetnya belum dialihkan, akhirnya karyawan Kemensos RI tersebut kembali lagi menempati lokasi ini.
“Tapi pada prinsipnya mereka sudah setuju untuk dipindahkan jika sudah dialihkan,” tambahnya.
“Warga minta aspirasi ini agar didorong terus, agar pengalihan lahan dan kemudian pembangunan embung itu dilakukan dan semoga dapat menjadi solusi untuk dampak banjir,” kata Eka lagi.
Hal senada disampaikan Ketua RW 03, dirinya mengatakan, sudah 40 tahun menempati wilayah ini, sejak era Gubernur Sutiyoso.
“Warga sudah capek, hanya janji-janji saja untuk melakukan solusi banjir ini, dan warga disini sudah bersedia untuk dibebaskan lahannya, untuk kepentingan bersama agar tidak banjir lagi,” tandasnya. (OL-8)
PEMERINTAH Kabupaten Garut menetapkan kesiapsiagaan darurat bencana longsor dan banjir setelah beberapa hari melanda sejumlah wilayah.
BANJIR bandang melanda kawasan wisata Lembah Bajuin, Desa Sungai Bakar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) menyusul tingginya curah hujan di wilayah tersebut.
Hujan deras yang terjadi di Garut menyebabkan aliran Sungai Cimanuk meluap dan merendam 269 rumah dengan ketinggian air rata-rata setiap rumah 30 sentimeter.
hujan deras menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Kiararambay, Girimukti, Kabupaten Garut menyebabkan 4 orang meninggal dunia.
BNPB mencatat 18 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak Selasa (24/6) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB.
SEKITAR 70.000 orang telah dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman di tengah banjir dahsyat yang melanda Tiongkok selatan, menurut laporan media lokal, Kamis (19/6).
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
KETUA Dewan Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved