Senin 22 Februari 2021, 21:05 WIB

Terdakwa Kasus TPPU Fikri Salim Divonis 174 Bulan Penjara

Muhamad Fauzi | Megapolitan
Terdakwa Kasus TPPU Fikri Salim Divonis 174 Bulan Penjara

dok. humas PN Cibinong
Ilustrasi

 

SKANDAL kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penggelapan dengan terdakwa Fikri Salim divonis selama 14 tahun 6 bulan penjara atau setara 174 bulan dan denda Rp5 milyar atau subsider 3 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor, Senin (21/2/2021) malam.

Putusan ini lebih ringan empat tahun dari tuntutan jaksa penuntut selama 18 tahun penjara dan denda Rp5 milyar atau subsider 6 bulan kurungan.

"Menimbang bahwa terdakwa Fikri Salim secara sah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan serta menyembunyikan dan merugikan atas milik hak orang lain. Atas dasar itu, majelis hakim PN Cibinong memutus terdakwa selama 14 tahun 6 bulan dengan denda Rp5 milyar, apabila denda tak di dibayarkan maka tambahan hukuman selama 3 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Irfanudin.

Dalam hal ini, terdakwa Fikri Salim alias Kiki terdakwa kasus tersebut terbukti melakukan TPPU dan penggelapan uang milik PT. Jakarta Medica Center (JMC) dengan modus mengurus perijinan berupa bangunan ruko dan hotel di Kampung Sukamulya RT 01 RW 01 Desa Kopo, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, namun hingga kini tak kunjung selesai.

“Terdakwa Fikri Salim terbukti secara sah telah melakukan penggelapan dan melakukan tindak pidana pencucian uang milik PT. Jakarta Medica Center senilai Rp557,5 juta yang dalihnya untuk mengurus perijinan ruko dan hotel di kawasan puncak Bogor, namun dari saksi mantan kepala Dinas PMPTSP, almarhum Joko Pitoyo dan saksi dari dinas PUPR Kabupaten Bogor menerangkan bahwa tidak ada pungutan biaya apapun dalam mengurus perijinan tersebut,” tegasnya.

Sebelum menutup sidang, Irfandi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menerima atau pikir-pikir dulu selama tujuh hari. Bilamana tidak mengajukan banding maka terdakwa diartikan menerima putusan tersebut.

“Jika terdakwa tidak menerima putusan ini, majelis hakim menawarkan untuk melakukan upaya hukum yang kami kasih batas waktu selama 7 hari kedepan,” jelasnya.

Terkait putusan ini, Jaksa Penuntut Anita Dian Wardani mengaku akan pikir-pikir dulu apakah banding atas putusan tersebut atau tidak. “Atas putusan itu, kita dari JPU masih pikir-pikir kok,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Fikri Salim didakwa melakukan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas PT JMC dalan kasus perijinan dan pembangunan rumah sakit dan ruko.

Kasus penggelapan ini terjadi pada tahun 2019 saat PT JMC merencanakan pembangunan rumah sakit di Cisarua Kabupaten Bogor. Saat itu terdakwa menaikkan harga barang keperluan untuk pembangunan gedung tersebut.

Selain itu, pengurusan izin yang sebelumnya untuk keperluan izin rumah sakit belakangan berubah menjadi izin hotel. Akibatnya rencana pembangunan rumah sakit menjadi terbengkalai.

Adapun, terdakwa lainnya Rina Yuliana yang merupakan mantan kekasih terdakwa Fikri Salim dan juga terdakwa kasus ini, majelis hakim telah memutus Rina Yuliana alias Rina tersebut dengan hukuman penjara selama 12 tahun lamanya dengan denda Rp5 milyar, pada Jumat 19 Februari 2021. (OL-13)

Baca Juga

Biro Pers Istana

Usai Disidak Presiden, Stok Obat Covid-19 di Apotek Villa Duta Tetap Kosong

👤Dede Susianti 🕔Sabtu 24 Juli 2021, 19:56 WIB
Sebenarnya sebelumnya obat-obatan yang dicari Presiden pernah ada atau pernah dijual di...
Dok.MI

Polri Pastikan Video Rusuh Demo 24 Juli Hoaks

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 24 Juli 2021, 19:46 WIB
Argo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi palsu yang dibuat oleh oknum tak bertanggung...
DOK Sinar Mas Land.

Sinar Mas Land Gelar Sentra Vaksinasi Gotong Royong di Kota Deltamas Cikarang

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 24 Juli 2021, 19:16 WIB
Vaksinasi ini diikuti oleh karyawan dari seluruh tenant di kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC), Kota Deltamas...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pengawasan Lemah karena Infrastruktur Terbatas

 Pasal 4 huruf j Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan tahanan dilarang memiliki, membawa, dan atau menggunakan alat elektronik

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya