Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta siap melanjutkan tahapan vaksinasi covid-19 terhadap warga yang bekerja di sektor pelayanan publik.
Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan DKI, setidaknya ada 3,5 juta pekerja layanan publik yang mendapat vaksin covid-19. Baik dari institusi negara maupun swasta.
Namun, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti menegaskan bahwa tidak semua pekerja layanan publik yang divaksin berstatus warga Jakarta. Terkait prosedur ketentuan, pihaknya berpegang pada lokasi kerja penerima vaksin.
Baca juga: Kemenristek Ajak Pengembang Vaksin Nusantara Masuk Konsorsium
Selama orang tersebut bekerja di wilayah Ibu Kota, meskipun berdomisili di luar Jakarta, maka individu tersebut akan mendapatkan vaksin covid-19.
"Pasti di antara ini ada yang berdomilisi di luar Jakarta. Karena itu, kami juga berkoordinasi dengan pemerintah. Mekanismenya nanti berdasarkan lokasi kerjanya. Dia bekerja di pabrik atau bekerja di kantor pemerintah maupun BUMN," jelas Widyastuti, Jumat (19/2).
Adapun data penerima vaksin memiliki mekanisme 'top-down', yakni dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Walau belum ada data dan mekanisme pasti terkait pendaftaran vaksinasi di sektor layanan publik, namun pihaknya tetap mendorong pendataan melalui lintas sektor.
Baca juga: Menkes: Kasus Positif dan Pasien Covid-19 di RS Terus Turun
"Seperti, kita bisa lewat Badan Kepegawaian Daerah untuk ASN di DKI. Bisa juga bekerja sama dengan Disnakertrans untuk tenaga kerja. Nanti jika data sudah turun dari Kemenkes, kita bisa sinergikan," imbuh Widyastuti.
Vaksinasi terhadap pekerja di sektor pelayanan publik juga menyasar bidang transportasi. Untuk mekanisme vaksinasi, nantinya bekerja sama dengan perusahaan. Sehingga, tetap menerapkan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan.
Dia menambahkan bahwa vaksinasi untuk pekerja pelayanan publik bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, pekerja mendatangi 511 fasilitas kesehatan yang sudah memenuhi syarat untuk vaksinasi. Kedua, Dinas Kesehatan DKI bisa mengirim petugas untuk memberikan vaksin ke lokasi pekerja.(OL-11)
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Vaksinolog dan internis sekaligus Chief Medical Advisor Imuni, dr. Dirga Sakti Rambe, mengatakan bahwa vaksin tidak melulu hanya diberikan untuk anak-anak.
Tingginya mobilitas masyarakat, terutama pada momen libur lebaran, menjadi salah satu faktor risiko yang patut diwaspadai orangtua mengenai risiko campak pada anak.
Waktu ideal untuk pemberian vaksinasi adalah minimal 14 hari atau dua pekan sebelum keberangkatan guna memastikan perlindungan optimal selama liburan.
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat melaporkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus campak (measles) pada awal tahun 2026.
Malaria masih menjadi masalah kesehatan global yang kompleks akibat imunitas parsial, pembawa asimtomatik, dan resistensi insektisida.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved