Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya belum memberlakukan sistem ganjil genap seperti yang diterapkan di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemprov DKI masih menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga tanggal 8 Februari 2021.
“Ya, ganjil genap juga tidak. Jadi kita masih melaksanakan program yang seperti sekarang sampai tanggal 8 Februari,” ujar Ariza sapaan akrab Ahmad Riza Patria, di Jakarta, Sabtu (6/2).
Pemprov DKI, kata Ariza, akan melakukan evaluasi pelaksanaan pengetatan PSBB selama ini dan memutuskan kebijakan yang terbaik dalam rangka pengendalian Covid-19 di Ibu Kota.
“Setelah tanggal 8 Februari nanti atau 7 Februari, kita rapat dulu untuk memutuskan yang terbaik. Prinsipnya Pemprov DKI Jakarta ingin memberikan pelayanan, pencegahan, penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang terbaik bagi masyarakat,” jelas Ariza.
Dia menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit, tempat tidur, ICU dan tenaga kesehatan.
Kata Ariza, bahkan rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 sudah ditambah dari 101 menjadi 106 RS dengan kapasitas 8.240 tempat tidur isolasi dan 1.120 tempat tidur ICU.
“Begitu juga dengan sarana dan prasarana lainnya termasuk hotel untuk tempat isolasi mandiri juga kita tambah. Bahkan kita sedang mengkaji perlunya ruang isolasi mandiri bagi ibu-ibu yang hamil. Begitu juga tempat pemakaman terus kita tambah,” ungkap Ariza.
Namun, ujar wagub DKI, peningkatan fasilitas kesehatan dan tempat isolasi bukan solusi untuk menangani Covid-19.
Menurut dia, pihaknya tidak bisa terus menerus kejar-kejaran antara peningkatan kapasitas kesehatan dengan penyebaran Covid-19.
“Jadi, kami sampaikan sebaik apapun fasilitas diberikan, jauh lebih penting jika masyarakat itu sendiri patuh, taat, dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan (3 M),” ujar Ariza (Ssr/OL-09)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11).
Peniadaan sistem ganjil-genap pada 16 September 2024, bertepatan dengan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved